Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk berhati-hati dengan ancaman perubahan iklim yang nyata dan dirasakan oleh semua negara di dunia. Pernyataaan tersebut disampaikan Jokowi dalam gelaran Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) yang berakhir 18 September 2023.
Jokowi mengatakan, kerusakan lingkungan terjadi di sejumlah lahan baik di hutan hingga mangrove. Untuk itu, dia meminta untuk mewaspadai dan menjaga lingkungan sekitar antara lain dengan menggiatkan kembali reboisasi atau penanaman pohon.
"Saya titip kepada para pegiat lingkungan, kepada para ketua adat, kepada kelompok perhutanan sosial, para penyuluh agar kita giatkan kembali rehabilitasi hutan, perbaikan hutan. Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, para pegiat lingkungan mulai, nanti kalau musim hujan datang, semua nanam pohon," ujar Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Kementan Dorong Pembentukan 320.000 Petani Muda Melalui Program YESS hingga 2025
Jokowi juga menyebut jika suhu bumi yang makin panas membuat es di kutub mencair sehingga permukaan air laut naik. Sejumlah pulau kecil baik di Indonesia maupun di Pasifik telah merasakan langsung dampaknya. Untuk itu, dia mengajak para nelayan dan pegiat lingkungan untuk menanam mangrove di pesisir pantai.
"Kami sudah beri contoh di Denpasar kami memiliki persemaian bibit mangrove yang satu tahun bisa memproduksi kira-kira 6 juta bibit," kata Jokowi.
Persemaian tersebut tidak hanya di Denpasar. Joko Widodo bilang persemaian modern juga telah dibangun di Mentawir. "Jadi IKN itu sebelum dibangun, persemaiannya sudah dibangun dulu. Kapasitasnya 15 juta per tahun. Bapak, Ibu bisa lihat sekarang ke Mentawir di Kalimantan Timur," kata dia.
Indonesia juga memiliki persemaian di Rumpin, Bogor dengan kapasitasnya 6 juta bibit per tahun. "Ada bibit albasia (sengon), ada bibit eukaliptus, ada bibit duren, semua di situ ada," jelas Jokowi.
Transisi menuju ekonomi hijau untuk menghadapi perubahan iklim, juga menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Berbagai aktivitas hijau seperti daur ulang sampah, produksi industri hijau, pembangunan kendaraan listrik, hingga penggunaan bahan bakar hijau terus dikerjakan oleh banyak negara.
Baca Juga: Hasil Kesepakatan Panja, Pendapatan Hingga Belanja Negara dalam RAPBN 2024 Dinaikkan
"Semuanya yang berbau green sekarang ini mulai dikerjakan di semua negara. Industri baterai untuk kendaraan listrik juga, kita tidak ingin kehilangan kesempatan untuk membangun industri baterai kendaraan listrik karena kita punya bahan bakunya di sini," ungkap Jokowi. Bahan baku yang dimaksud adalah nikel, kobalt dan mangan.
Jokowi juga mengingatkan agar perusahaan tambang juga memiliki persemaian sehingga bisa langsung menanam pohon di area bekas tambangnya. "Setiap habis menambang langsung ditanam supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan yang makin parah. Wajib karena sudah ada peraturan menterinya baru saja keluar," ucap dia.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menambahkan, selama tiga hari penyelenggaraan Festival LIKE juga telah ada MoU dengan produsen dan offtaker sampah dan industri daur ulang, serta pengembangan usaha oleh sebanyak enam perusahaan. Selain itu, ada MoU dan kerjasama inovasi sosial dan lingkungan, pendamping dan offtaker hutan sosial antara lain untuk kopi, madu, alpukat dan karet, oleh sebanyak 12 perusahaan dan 1 yayasan.
Joko Widodo juga menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial sebanyak 1.541 Unit SK dengan luas areal 1,048 juta Ha. Presiden juga menyerahkan SK Tanah Obyrk Reforma Agraria seluar 107.000 ha.
Jokowi juga menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk hutan adat seluas 90.000 ha bagi lebih dari 23 kelompok adat. SK Kemitraan Konservasi seluas 297 ha bagi 607 kelompok dan kemitraan Perhutani untuk masyarakat produktif.
Baca Juga: Hadapi Tantangan Global, Jokowi Ingatkan Indonesia Perlu Inovasi
"Total capaian Perhutanan Sosial hingga September 2023 lebih dari 6,37 juta ha untuk 1,29 juta Kepala Keluarga dengan total 9.642 kelompok/gabungan kelompok," terang Siti. Sesuai arahan Presiden, kelompok Perhutanan Sosial akan didampingi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, tata kelola hutan, kesempatan berusaha dan fasilitasi manajemen usaha kelompok yang efektif. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mewujudkan masyarakat Indinesia yang produktif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
