Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Sosial Politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun meminta Presiden Jokowi tidak memilih wajah lama untuk mengisi posisi menteri koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam.
"Bukan wajah lama. Orang-orang lama yang pernah berada dalam kekuasaan lima tahun sebelumnya kurang menunjukan prestasinya, tetapi justru seringkali di bidang ini menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat," ucap Ubedilah, Selasa (22/10).
Baca Juga: Kepala RSPAD Gatot Soebroto dokter Terawan bakal jadi Menkes
Selain itu, Presiden Jokowi mesti memilih figur yang memiliki integritas tinggi dan anti korupsi. Kriteria ini penting karena citra pemerintah sedang buruk terkait isu korupsi.
Tidak hanya itu, Ubedilah meminta figur yang akan dipilih tidak tersangkut perkara hukum dan hak azasi manusia. Apalagi pemerintahan lima tahun sebelumnya tercatat buruk dalam bidang ini karena banyak warga negara tewas akibat kerusuhan dan penembakan.
"Sosok yang tidak tersangkut perkara Hak Azasi Manusia ini juga penting karena akan meningkatkan kepercayaan publik internasional bahwa Indonesia punya komitmen untuk menjunjung tinggi hak Azasi Manusia," ujar dia.
Ubedilah mengatakan, saat ini Indonesia membutuhkan stabilitas sosial politik, sekaligus membutuhkan kejelasan penegakan hukum dan hak azasi manusia agar meningkatkan kepercayaan rakyat maupun masyarakat internasional terhadap pemerintahan.
Baca Juga: Bertemu Jokowi, Bambang Brodjonegoro: Pokoknya ini penugasan baru
"Ini artinya postur kabinet yang dipercaya publik nasional maupun internasional sedikit banyak akan mempengaruhi seberapa besar investasi akan berdatangan untuk Indonesia," ungkap dia.
Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, kriteria yang mesti dimiliki oleh menteri yang akan mengurusi bidang keamanan adalah figur yang memahami ancaman keamanan dalam negeri serta efeknya hingga luar negeri, memahami lingkungan strategis teritorial seperti bahaya Terorisme, Radikalisme, Narkoba, Kejahatan Jalanan/kriminalitas.
"Dan memiliki pengetahuan cukup, mekanisme dan strategi penanggulangannya," tutur Susaningtyas.
Baca Juga: Tugas utama menteri ekonomi Jokowi-Ma'ruf Amin memperbaiki defisit neraca dagang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
