kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Jokowi dinilai ingin segel dukungan dari 70% anggota parlemen


Rabu, 16 Oktober 2019 / 11:46 WIB
Jokowi dinilai ingin segel dukungan dari 70% anggota parlemen
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).CSIS menilai, Presiden Jokowi tampak ingin menyegel dukungan politik di parlemen sebes


Sumber: Kompas.com | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peneliti Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, Presiden Joko Widodo tampak ingin menyegel dukungan politik di parlemen sebesar 70% hingga 80% jika Partai Gerindra atau Partai Demokrat masuk dalam koalisi pemerintah. 

"Meski dengan koalisi saat ini Jokowi sudah menguasai sekitar 60% di parlemen, tapi tampaknya Jokowi ingin menyegel dukungan politik di angka 70%-80% dengan masuknya Gerindra atau Demokrat," ujar Arya ketika dihubungi, Rabu (16/10). 

Baca Juga: Pelantikan Jokowi-Ma'ruf akan dihadiri oleh seluruh mantan Presiden RI

Menurut Arya, menyegel dukungan politik yang besar seperti itu dilakukan karena mengantisipasi perilaku partai politik yang sering berbeda pendapat dalam isu atau kepentingan tertentu, sehingga ada partai yang berpotensi lari dari koalisi. 

"Itu disiapkan Jokowi disebabkan antara lain perilaku parpol yang notabene sering lari dalam isu atau masalah tertentu," kata dia.  

Arya menjabarkan, larinya parpol koalisi ini dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, membangun posisi tawar terhadap presiden. Kedua, perbedaan nuansa ideologi atau kepentingan antara presiden dan parpol koalisinya. 

"Fakta bahwa Presiden Jokowi bukan ketua umum partai juga juga membuat dia harus pintar mengelola hubungan dengan para ketua umum parpol yang berbeda agar tujuan besar dapat tercapai, walau kadang terjadi perbedaan pendapat atau kepentingan di antara para ketua umum itu," kata Arya.

Baca Juga: Ma'ruf Amin: Saya tetap Ketua MUI tapi nonaktif

Diberitakan sebelumnya, lobi politik akhir-akhir ini intens terjadi. Presiden Jokowi setidaknya sudah bertemu tiga pimpinan partai politik. Terakhir, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10). 

Jokowi mengakui ia membahas peluang koalisi dengan Zulkifli. Namun memang belum ada kesepakatan antara keduanya. "Ya ada (pembicaraan PAN masuk kabinet), tapi belum sampai final, belum rampung," kata Jokowi. 

Sebelum Zulkifli, Prabowo juga sudah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (11/10). Jokowi mengakui pertemuan dengan Prabowo salah satunya membahas tentang peluang Partai Gerindra masuk ke koalisi pemerintah. 

Selanjutnya, Minggu (13/10), Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediaman Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan, itu Prabowo dan Surya Paloh membahas agenda politik setelah pemilu dengan menyamakan persepsi untuk menghadapi tantangan lima tahun ke depan. 

Baca Juga: Sandiaga Uno menyatakan diri kembali ke Gerindra dengan gaya Superman

Surya Paloh mengatakan, ia tak mempermasalahkan bila Gerindra merapat ke koalisi asalkan satu semangat untuk mengedepankan kepentingan nasional dan memiliki kesepahaman visi dan misi dengan partai-partai pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. 

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Presiden Jokowi pada Kamis (10/10). Jokowi mengaku membahas situasi politik terkini dengan SBY. Ia pun mengakui turut membahas peluang Partai Demokrat bergabung ke kabinetnya di periode kedua bersama Ma'ruf Amin. 

Namun belum ada titik temu antara kedua pihak. "Kita bicara itu (peluang Demokrat masuk kabinet), tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi. (Christoforus Ristianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Dinilai Ingin "Segel" Dukungan 70 Persen di Parlemen "

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×