Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin bahwa konflik yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri tidak akan mempengaruhi perekonomian dan investasi Indonesia mengingat hanya menyangkut pihak terbatas.
"Saya melihatnya bahwa masalah KPK-Polri hanya di lingkungan terbatas dan tidak menyangkut seluruh bangsa ini, tidak menyangkut industri, sehingga saya yakin investasi atau pun yang lainnya tetap berjalan," kata Jusuf Kalla saat memberikan pidato kunci dalam Seminar "Indonesia Economic and Market Outlook 2015" di Jakarta, Kamis (29/1).
Hadir dalam acara itu Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani.
Kalla mengakui seringkali memang penegak hukum alami tumpang tindih dan memiliki kewenangan yang satu sama lain bersinggungan, sehingga seringkali bergesekan.
Hal itu, kata wapres, menyebabkan aparat penegak hukum bergesekan sehingga menjadikan masyarakat ikut prihatin. "Insya Allah dalm waktu yang tidak lama kita akan menyelesaikan konflik tersebut," kata wapres.
Apabila kondisi tersebut, katanya, terjadi pada saat jaman Presiden Soeharto maka dalam jangka waktu pendek bisa langsung diselesaikan, tapi pada jaman sekarang membutuhkan penyelesaian yang memakan waktu karena sudah tumbuhnya proses demokrasi.
"Pada Zaman Pak Harto setengah jam sudah bisa selesai. Tapi pada Zaman sekarang perlu ada penyelesaian yang hati-hati dan melibatkan banyak pihak," kata Kalla.
Dikatakan, pemerintah saat ini membutuhkan dukungan modal untuk membangun dan mendorong perekonomian nasional, sehingga banyak pengusaha yang duduk di pemerintahan.
Wapres mengatakan, sudah bukan jamannya lagi memperdebatkan pebisnis duduk di pemerintahan hingga di parlemen.
"Zaman Pak Harto yang duduk di pemerintahan banyak diisi teknokrat tapi sekarang ini banyak pebisis di pemerintahan. Jangan diperdebatkan lagi keberadaan mereka," katanya.
Demikian juga di DPR, Kalla mengatakan bahwa lebih 50 persen yang duduk di situ adalah pebisnis. "Pemerintah mau para pebisnis memikirkan bagaimana memiliki visi bisnis untuk kemajuan bangsa," kata wapres.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
