Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK menanggapi kriteria calon wakil presiden (cawapres) yang dinilai sesuai untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
JK menjelaskan, Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden.
"Artinya Wakil Presiden membantu. Kalau Wakil Presiden itu diam, tidak bekerja, itu berarti tidak menjalankan tugas, tidak sesuai Undang-Undang Dasar. Dia harus bekerja, membantu," jelas Jusuf Kalla di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Jumat (20/11/2026).
Baca Juga: Resmi! UMP 2027 Di Pulau Jawa, Jakarta Tertinggi, Jabar Melesat Paling Besar
Oleh karena itu, JK menilai, calon wakil presiden pengganti Gibran harus memiliki kemampuan untuk mendampingi dan membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya.
"Jadi harus pintar. Kalau tidak pintar, tidak punya kemampuan, bagaimana bisa membantu Presiden? Ah, itu masalahnya," jelasnya.
JK juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai sejumlah nama yang muncul dan disebut-sebut sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran.
"Presiden yang paling mengetahui itu. Nanti presiden akan keluarkan apa yang dia. Kita sendiri tidak berhak untuk mencampuri itu," ungkapnya.
Sidang Pelantikan Wapres Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar Sidang Paripurna untuk memilih dan melantik Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur ke Rabu (9/12/2026).
Baca Juga: IEU-CEPA Diteken, Ekspor Sawit-Tekstil-Ikan-Karet Dari RI Ke Eropa Bisa Bebas Tarif
Adapun permintaan ini Prabowo sampaikan melalui surat presiden, dalam rangka merespons MPR yang menetapkan sidang paripurna diselenggarakan pada 2 Desember 2026.
"Dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan Presiden jabatan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Muzani menjelaskan, berdasarkan rapat gabungan, MPR menyetujui usulan Prabowo itu.
"Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia," jelasnya.
Muzani pun memahami jadwal kenegaraan Prabowo yang begitu padat dalam beberapa hari ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)