Reporter: Fahriyadi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sudah mempersiapkan sejumlah strategi jangka pendek untuk penanggulangan banjir.
Dia berharap, semua program ini dapat dipercepat dan dikerjakan secara bersama-sama bukan hanya dari Pemprov DKI Jakarta saja tapi juga Pemprov Banten, Jawa Barat dan Pemerintah Pusat tentunya.
"Penyelesaiannya dari hulu hingga hilir dan harus dikerjakan secara bersama-sama," ujar Jokowi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal penanganan banjir dengan Komisi V di Gedung DPR, Kamis (31/1).
Menurut Jokowi, penanganan banjir selalu saja dilakukan tak serius dan hanya dipikirkan hanya ketika terjadi. "Jika ini terulang terus, saya tak yakin tahun 2016 banjir di DKI bisa selesai. Kita selalu ramai saat banjir saja, tapi ketika tidak banjir, lupa lagi," tambah Jokowi.
Beberapa strategi yang sudah disiapkan Jokowi di antaranya: normalisasi di sejumlah kali dan situ di DKI, pembebasan lahan, pembuatan embung, dan penanganan sampah menjadi hal-hal utama yang dilakukan.
Selain itu, ada beberapa proyek infrastruktur yang spesifik seperti pembuatan Sodetan di Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) dan juga normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter (PAS), serta pembangunan pompa di Jakarta Utara.
"Kami juga akan bangun sumur resapan sekitar 20.000 tahun ini. Sekitar 10.000 lewat APBD dan sisanya dibangun pihak masyarakat lewat Peraturan Gubernur (Pergub)," katanya.
Sementara itu, Syamsul Maarif, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut bahwa penanganan banjir memang menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan Daerah secara bersama-sama.
Ia bilang, di setiap daerah sudah ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai pihak pertama untuk melakukan tanggap darurat. Menurutnya pemerintah pusat bisa turun untuk memberi bantuan yang kiranya tak bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
