kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.836.000   17.000   0,93%
  • USD/IDR 16.720   -165,00   -1,00%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%

Jepang minta dukungan Indonesia sepakati pertukaran data di G20


Rabu, 29 Mei 2019 / 13:37 WIB
Jepang minta dukungan Indonesia sepakati pertukaran data di G20


Reporter: Abdul Basith | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Jepang meminta dukungan Indonesia untuk menyepakati aturan pertukaran data.

Aturan tersebut akan dibahas dalam pertemuan G20 di Jepang. Pada pertemuan tersebut diharapkan dapat mencapai kesepakatan tingkat menteri.

"Hal yang diusulkan yaitu mengenai data free flow with trust," ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita usai bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Ondustri Jepang Hiroshige Seko, Rabu (29/5).

Enggar bilang, kesepakatan pertukaran data tersebut juga masih ada perbedaan pandangan di berbagai negara. Data yang dapat dipertukarkan nantinya perlu diklasifikasikan.

Indonesia akan menyepakati keputusan tersebut. Namun, kesepakatan dilakukan dengan catatan setelah dikonsultasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

"Catatan telah kami sampaikan, misalnya data strategis tetap ada di kita," terang Enggar.

Pertukaran data secara bebas dinilai untuk mempersiapkan masyarakat 5.0. Nantinya Indonesia juga dapat mengakses sejumlah data berbagai negara.

Pembahasan kebebasan pertukaran data juga dinilai harus seimbang dengan perlindungan data. Asal tahu saja, saat ini Indonesia masih melakukan pembahasan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Pada RUU tersebut nantinya juga akan membahas pertukaran data. Antara lain klasifikasi data yang dapat dipertukarkan, dan pihak yang dapat melakukan pertukaran data.

Namun, hingga saat ini RUU tersebut masih menunggu surat presiden untuk dilakukan pembahasan bersama DPR RI. Kemkominfo berharap aturan dapat diselesaikan tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES) Brush and Beyond

[X]
×