Reporter: Handoyo | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pemerintah Jepang menilai proposal rencana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diajukan sudah realistis.
Seperti diketahui, dalam proposal yang diberikan kepada pemerintah Indonesia, Jepang menargetkan proyek kereta cepat tersebut selesai pada tahun 2019.
Target pengerjaan tersebut lebih lambat 1 tahun dibandingkan proposal dari pemerintah Cina yang mematok penyelesainnya pada tahun 2018. Pihak jepang beralasan, seluruh proses pengerjaan harus diperhitungakan dengan matang sehingga tidak akan menimbulkan resiko.
Minister for Economic Affairs and Development Embassy of Japan di Indonesia Yoshiko Kijima merinci, pembuatan tunnel paling cepat selama tiga tahun, sementara pembebasan lahan selama satu tahun.
"Kami tidak berani menjalani Shinkansen tanpa melalui tes," kata Yoshiko, Senin (31/8).
Proposal terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, biaya total yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut mencapai Rp 60 triliun.
Dalam pembangunan tersebut, tidak ada pengeluaran dari anggaran pemerintah Indonesia kecuali untuk pengadaan lahan.
Sementara 75% atau senilai Rp 45 triliun dari biaya total akan didanai oleh pemerintah Jepang.
Pemerintah Jepang menawarkan suku bunga tahunan 0,1% dalam skema pinjaman Yen “STEP”.
Pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam masa pengembalian 40 tahun, termasuk tenggang waktu 10 tahun pertama.
Tarif yang dipungut sebesar Rp 200.000 per orang untuk sekali perjalanan Jakarta-Bandung atau sebaliknya tersebut sudah sesuai dengan perhitungan studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang dilakukan selama 3 tahun.
Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang (PPIJ) Rachmat Gobel menyambut positif terhadap terhadap rencana proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang diajukan oleh pemerintah Jepang.
Rachmat bilang, selama ini pemerintah Jepang memiliki komitmen yang jelas terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia.
Hal tersebut terbukti pada pengembangan sektor otomotif, dengan mengembangkan Indonesia sebagai basis produksi negara tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
