Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan program jembatan udara dapat terealisasi mulai pertengahan tahun ini. Ini demi menurunkan disparitas harga di wilayah-wilayah pegunungan yang jauh dari akses pelabuhan.
Agar program ini berjalan efektif, Kemenhub tengah mengusulkan revisi anggaran untuk Jembatan laut dari semula di tetapkan Rp 22 miliar tahun ini menjadi Rp 60 miliar. Dana tersebut akan digunakan melayani angkutan udara perintis cargo di wilayah Papua untuk 11 rute dan satu rute angkutan udara cargo.
Saat ini Kemenhub masih menunggu payung hukum untuk program Jembatan Udara ini berupa Peraturan Presiden (Perpres). Kasubdit Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Ubaedillah berharap Perpres ini akan keluar dalam dua bulan ke depan. "Kalau Perpres sudah keluar, akan segera dilakukan tender untuk program ini agar harga-harga di wilayah distrik bisa bersaing dengan ibukota kabupaten, " katanya, Jumat (22/4).
Program jembatan udara terdiri dari angkutan udara perintis kargo yang melayani penerbangan dari kabupaten ke wilayah distrik atau cakupan dengan menggunakan pesawat dibawah 30 seat dan subsidi angkutan udara khusus kargo yang melayani penerbangan dari ibukota kabupaten ke ibukota kabupaten lainnya dengan menggunakan pesawat berbadan besar sekelas boeing 737 freighter.
Jembatan Udara ini nantinya terintegritas dengan beberapa lokasi pelabuhan yang akan terkoneksi dengan program tol laut yanh juga sedang dijalankan pemerintah.
Tahun ini, Kemenhub akan menjadi tiga bandara sebagai hub Jembatan Udara yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Timika, Wamena dan Dekai. Terdapat 11 rute angkutan udara perintis kargo tahun ini yang diharapkan dapat mendukung penurunan harga komoditas seperti sembako di daerah pedalaman.
Kesebelas rute tersebut adalah dari Timika menuju Beoga, Sinak, Ilaga dan Keayam. Dari Wamena menuju Mugi, Mapendumas, Mamit, serta daru Dekai menuju Anggruk, Ubahak, Siliamo dan Korupun.
Ubaedillah mengatakan, dengan anggaran yang ada saat ini maka angkutan udara perintis cargo tersebut akan dilakukan sekali seminggu. Namun jika, revisi anggaran dikabulkan di Kementerian Keuangan maka Kemenhub berencana melayani dengam frekuensi tiga kali seminggu.
Jika kenaikan anggaran untuk program jembatan udara diteken, kemenhub akan melayani subsidi angkutan udara kargo rencananya akan melayani rute Timika -Wamena. " Dari Timika-Wamena ini biaya mahal sekali kita akan berikan subsidi 50% dan akan menggunakan pesawat sekelas boeing 737 freighter dengan kapasitas maksimum 14 ton/flight. Sementara untuk angkutan perintis cargo akan kita subsidi 100%," jelas Ubaedillah.
Setelah Perpres program Jembatan Udara diteken, lanjut Ubaedillah, lelang tak mengikat bisa segera dilakukan oleh ketiga KPA tersebut dengam catatan pemerimtah daerah setempat sudah siap. Saat ini rute kargo Timika-Wamena dilayani oleh PT Tri MG Intra Asia Airlines, PT Trigana Air Service (komersial).
Proses lelang tidak mengikat sama dengan lelang biasa, lamanya sekitar satu bulan. "Jadi nanti usulkan ke dirjen anggaran bisa dilakukan lelang tak mengikat, kapan terjadi kontrak? Saat dipanya turun, artinya revisi disetujui jadi dirjen anggaran siap laksanakan baru boleh kontrak. Itu namanya lelang tak mengikat, tergantung duitnya. " jelas Ubaedillah.
Selain daerah Papua, Kemenhub juga merencanakan untuk angkutan udara perintis kargi di sulawesi tahun 2018 yakni Dari Masamba-Seko dan masamba -Rampi. Lalu di wilayah Kalimantan akan dibuka dari Tarakan ke Long Bawan dan Tarakan-Long Apung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
