Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementrian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai Rp 519,69 triliun atau 69,8% dari pagu Rp 744,77 triliun, per 10 Desember 2021. Artinya masih ada sekitar Rp 225 triliun dana yang belum dibelanjakan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah hanya memiliki sekitar tiga minggu ke depan untuk menghabiskan anggaran PEN yang masih tersisa.
“Dalam waktu tiga minggu ke depan, kita perlu untuk membelanjakan Rp 225 triliun sendiri. Ini suatu belanja yang luar biasa besar. Maka di minggu-minggu ini kita akan lihat apakah seluruh program pemulihan ekonomi Kementerian/Lembaga dan daerah bisa menjalankan apa yang sudah dialokasikan,” tutur Sri Mulyani dalam diskusi virtual, Rabu (15/12).
Dia memerinci, anggaran PEN tersebut telah disalurkan kepada sektor kesehatan sebanyak Rp 143,29 triliun atau 66,7% dari pagu Rp 214,96 triliun, perlindungan sosial sudah terealisasi Rp 152,18 triliun atau 81,5% dari pagu Rp 186,64 triliun.
Baca Juga: Sri Mulyani: Pemulihan ekonomi karena Covid-19 lebih cepat dibanding krisis moneter
Kemudian, program prioritas sudah terealisasi Rp 83,64 triliun atau 70,9%dari pagu Rp 117,94 triliun, dukungan UMKM dan korporasi sudah terealisasi Rp 77,73 triliun atau 47,9% dari pagu Rp 162,40 triliun, dan insentif usaha telah terealisasi 100% dari pagu Rp 62,83 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, kemampuan penyerapan anggaran dalam rentang waktu kurang dari tiga minggu ini sangat menentukan momentum pemulihan ekonomi di kuartal IV-2021. Dia mengakui beberapa waktu belakangan para kementerian/lembaga dan daerah tengah sibuk berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan program-programnya.
Adapun, belanja pemerintah pusat juga masih tersisa Rp 600 triliun, dari total Rp 1.400 triliun hingga 2023. Dari keseluruhan lima kluster anggaran PEN, hanya kluster insentif usaha yang telah mencapai realisasi 100%. “Realisasi terendah masih berada pada kluster dukungan UMKM dan korporasi di bawah 50%,” ungkap Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
