Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menjelang hari buruh internasional (May Day) pada 1 Mei 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan memanggil sejumlah pengusaha di industri padat karya.
Airlangga menyebut, pihaknya akan membahas salah satunya terkait kebijakan pemberian upah layak dengan pengusaha tersebut.
“Besok (Rabu, 30 April 2025) industri padat karya saya panggil,” tutur Airlangga kepada awak media, Selasa (29/4).
Salah satu isu yang menjadi tuntutan para buruh adalah terkait kebijakan upah yang layak. Terkait hal tersebut, Airlangga menyebut, memang ketentuan pemberian upah bergantung pada masing-masing kebijakan perusahaan.
“Ada kebijakan misalnya remunerasi karyawannya. Tetapi kalau kita lihat tergantung situasi perindustrian nya,” ungkapnya.
Baca Juga: Aliansi Gebrak Tolak Hadiri Mayday Bersama Prabowo, Gelar Aksi Terpisah di Dukuh Atas
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengungkapkan awalnya May Day 2025 direncanakan akan digelar di GBK. Namun karena adanya persiapan pertandingan Pra Piala Dunia antara Indonesia dan Tiongkok, dan demi menjaga kondisi rumput stadion, maka perayaan dipindahkan ke Lapangan Monas.
Diperkirakan, sebanyak 200 ribu buruh dari Jabodetabek dan sekitarnya akan hadir di Lapangan Monas. Sementara itu, di luar Jabodetabek, perayaan May Day akan dilakukan di masing-masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Tercatat 30 provinsi akan menggelar peringatan May Day, dengan berbagai bentuk kegiatan seperti aksi unjuk rasa dan panggung orasi. Bagi kaum buruh, Hari Buruh bukan sekadar hari libur, tetapi hari perjuangan," terang Said Iqbal dalam siaran pers, Selasa (29/4).
Dari laporan yang diterima KSPI, diperkirakan lebih dari 1,2 juta buruh akan turun ke jalan di seluruh Indonesia.
Dalam May Day tahun 2025 ini, buruh mengusung enam tuntutan utama:
1. Hapus outsourcing
2. Bentuk Satgas PHK
3. Wujudkan upah layak
4. Lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru
5. Lindungi Pekerja Rumah Tangga - Sahkan RUU PPRT
6. Berantas Korupsi - Sahkan RUU Perampasan Aset
"Kini kami berharap, Presiden Prabowo memberi hadiah dengan menghapus sistem outsourcing. Ini sudah beberapa kali beliau sampaikan,” tegas Said Iqbal.
Baca Juga: BI: Kinerja Industri Manufaktur Meningkat Pada Kuartal I 2025
Selanjutnya: Pelunasan Biaya Haji Reguler Diperpanjang hingga 2 Mei untuk Jamaah di 3 Provinsi Ini
Menarik Dibaca: Ketika BaZi Menjadi Alat Baca Diri di Era Sains dan Teknologi, Ini Penjelasannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
