Reporter: Vatrischa Putri Nur | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menegaskan tidak akan bergabung dalam peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) 1 Mei 2025 yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
"Menurut kami, tidak ada cukup alasan untuk rakyat yang merasakan kebijakan buruk dan perlakuan represif dari negara selama ini untuk kemudian berdekatan dan bersatu padu dengan kekuasaan yang menindas," tulis Gebrak dalam keterangan resminya, Senin (28/4).
Baca Juga: Arti Mayday dalam Penerbangan Pesawat, Sejarah, dan Tindakan Lanjutan
Sebagai gantinya, Gebrak bersama sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi terpusat di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, mulai pukul 09.00 WIB.
Aksi tersebut akan melibatkan Konfederasi Serikat Buruh, Serikat Pekerja Kampus/Universitas, organisasi mahasiswa, serikat petani, komunitas ojek dan transportasi online, organisasi perempuan, kelompok lingkungan, masyarakat adat, organisasi bantuan hukum dan HAM, serta jaringan masyarakat sipil lainnya.
Aliansi Gebrak juga mengingatkan pemerintahan Prabowo-Gibran beserta institusi TNI-Polri agar tidak melakukan intimidasi terhadap masyarakat sipil yang menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat secara damai di ruang publik.
“Gerakan buruh Indonesia tidak bisa diklaim oleh siapa pun untuk tujuan politik praktis. Ia lahir dari sejarah panjang perjuangan yang independen dan progresif,” tegas Gebrak.
Baca Juga: 20 Ucapan Hari Buruh 2025 Penuh Motivasi dan Inspirasi
Dalam aksi Mayday 2025, Gebrak akan mengusung lima tuntutan utama:
- Cabut UU Cipta Kerja dan PP turunannya, tolak gelombang PHK, sahkan RUU Ketenagakerjaan yang pro buruh, dan hadirkan jaminan kerja layak;
- Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), akui status pekerja ojol dan kurir, serta jamin perlindungan untuk pekerja sektor kesehatan, perikanan, pertambangan, dan buruh migran;
- Hentikan penggusuran tanah rakyat, jalankan reforma agraria sejati;
- Hentikan proyek strategis nasional (PSN) yang merusak lingkungan, sahkan RUU Masyarakat Adat;
- Cabut UU TNI, tolak keterlibatan militer di kampus, pabrik, desa, dan urusan sipil, serta kembalikan militer ke barak.
Aksi ini menjadi penegasan sikap Aliansi Gebrak yang menolak kooptasi gerakan buruh oleh kekuasaan dan menuntut perubahan kebijakan secara struktural untuk kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya: Trump Ngamuk! Setelah Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerjanya Anjlok
Menarik Dibaca: Inspirasi Model Ruang Makan Minimalis Modern untuk Rumah Idaman 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
