kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.528.000   8.000   0,53%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

Jatah parpol di kabinet berkurang?


Sabtu, 25 Oktober 2014 / 20:31 WIB
Jatah parpol di kabinet berkurang?
ILUSTRASI. Biaya penanganan Covid-19 pasca pandemi akan dibebankan langsung kepada pasien dan dapat menggunakan BPJS Kesehatan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/foc.


Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA.  Presiden Joko Widodo disinyalir mengurangi jatah menteri untuk partai pendukungnya. Hal itu diungkapkan mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (25/10) sore.

"Kayaknya (komposisinya) tidak 18-16, mungkin profesionalnya nambah," kata Andi.

Sejak awal, Jokowi telah menetapkan komposisi 34 kementerian. Dari komposisi itu, kemudian jatah 16 kursi menteri akan diberikan untuk partai pendukungnya.

Di tengah jalan, Jokowi sempat mengubah formasi kabinetnya menjadi 33 kementerian. Dalam formasi ini, komposisinya berubah menjadi hanya 15 kursi untuk partai pendukungnya.

Perkembangan terakhir, Jokowi kembali menggunakan komposisi 34 kementerian untuk kabinetnya. Pengumuman nama-nama menteri rencananya akan dilakukan Minggu (26/10/2014) sore.

Andi memastikan, tak ada pos kementerian untuk partai di luar partai pendukung Jokowi kecuali untuk PPP. Pasalnya, PPP mulai melunak dan berkoalisi dengan partai pendukung Jokowi di parlemen.

"Saya rasa tidak ya, tidak ada interaksi dengan partai-partai di luar pengusung Jokowi untuk kabinet, kecuali PPP," ungkapnya. (Indra Akuntono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×