kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Janji Prabowo Berantas Korupsi, Beri Sanksi Pejabat Tidak Jujur Laporkan LHKPN


Kamis, 18 Januari 2024 / 05:52 WIB
Janji Prabowo Berantas Korupsi, Beri Sanksi Pejabat Tidak Jujur Laporkan LHKPN
ILUSTRASI. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan (tengah) berbincang dengan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan) serta capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat menghadiri Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024).


Reporter: Leni Wandira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto mendukung penguatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan yang sistemik sehingga pencegahannya butuh kebijakan yang dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku.

"Kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Bila perlu pembuktian terbalik. Tidak perlu menunggu delik pengaduan," kata Prabowo dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas) di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1) malam.

Ia mendukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi apabila LHKPN tidak jujur. "Semua kekayaan harus dilaporkan," ujar dia.

Baca Juga: Gibran Menjawab Singkat Soal Jokowi Sekeluarga Digugat Atas Dugaan Nepotisme

Prabowo juga mengatakan, pendekatan-pendekatan pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini seperti pendidikan, pencegahan, dan penindakan, perlu ditingkatkan.

Di sisi lain, pendekatan sistemik dan realistis juga punya peran penting untuk memberantas korupsi. Contohnya, dengan meningkatkan kualitas hidup pengambil keputusan di pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar.

"Contonya, hakim di negara maju, yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti atau dia meninggal. Itu di Amerika, di Inggris," ujar dia.

Dengan jaminan pendapatan yang tinggi untuk aparatur sipil negara (ASN) maka tidak ada alasan bagi mereka untuk korupsi.

"Sekarang, direksi perusahaan swasta bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran triliunan. Ini saya kira harus mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya," pungkasnya.

Untuk diketahui, Paku Integritas adalah acara yang telah diselenggarakan KPK sejak 2021. Dalam acara itu, para pasangan calon presiden akan menyampaikan komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi sekaligus menandatangani pakta integritas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×