Reporter: Bidara Pink | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan, pengendalian inflasi pangan tetap menjadi agenda penting Presiden Joko Widodo pada sisa waktu pemerintahannya di 2024.
Dengan demikian, program bersama Gerakan Nasinoal Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) akan di lanjut pada tahun depan.
"Koordinasi moneter, fiskal, atau antara pemerintah dan BI, serta GNPIP akan dilanjutkan dan diperkuat," tegas Perry dalam konferensi pers Rakornas Inflasi, Kamis (31/8).
Ini juga sehubungan, untuk membawa inflasi tahun depan untuk berada dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%.
Target inflasi tahun depan pun melandai bila dibandingkan dengan patokan inflasi tahun 2023 yang sebesar 3% plus minus 1%.
Baca Juga: BPS: Terjadi Deflasi 0,02% Pada Agustus 2023
Setidaknya ada lima arahan dari orang nomor wahid di Indonesia tersebut kepada BI maupun otoritas terkait.
Pertama, pentingnya integrasi data, khususnya data pangan antardaerah. Agar, kebijakan yang nanti digulirkan oleh pemerintah akan tepat sasaran.
Kedua, meningkatkan kerja sama antardaerah untuk saling menjaga pasokan pangan. Dengan demikian, antara daerah di Indonesia mampu saling melengkapi kebutuhan suplai pangan.
Ketiga, meningkatkan kelancaran distribusi. Keempat, meningkatkan operasi pasar. Kelima, koordinasi antara pusat dan daerah.
Yang sebenarnya, Perry bilang ini telah dilakukan pemerintah dan BI selama ini. Sehingga, mereka hanya tinggal melanjutkan dan memperbaiki apa yang telah dimulai.
Selain menjaga inflasi pangan, BI juga telah memberikan kebijakan moneter untuk upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.
Baca Juga: Dana Pengendalian Inflasi Tahun Depan Harus Lebih Kecil
Kemudian pemerintah juga telah menggelontorkan Rp 126,68 triliun untuk pengendalian inflasi.
Bauran kebijakan tersebut dinilai ampuh. Mengingat, pada Juli 2023, Indonesia berhasil mencatat inflasi sebesar 3,08% yoy atau makin mendekati titik tengah sasaran BI tahun ini.
Ini pun lebih rendah dibandingkan sejumlah negara G20 lain, seperti India yang mencapai 7,44% yoy, Inggris mencapai 6,8% yoy, Italia 5,9% yoy, dan Uni Eropa 5,3% yoy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
