Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menilai, pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) merupakan langkah struktural yang sangat mendesak dan sekaligus menjadi tolok ukur komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap janji kampanye reformasi fiskal.
Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan menyatakan bahwa hingga saat ini Indonesia masih menerapkan sistem penerimaan negara yang belum memisahkan secara jelas antara perancang kebijakan fiskal dan pelaksana teknis penerimaan.
Baca Juga: Struktur Badan Penerimaan Negara (BPN) Telah Disusun Prabowo, Ini Gambarannya
“Kita belum punya pemisahan antara bendahara negara dan kasir negara. Hal ini menciptakan konflik kepentingan, lemahnya pengawasan, dan akumulasi kekuasaan fiskal yang rawan penyalahgunaan,” ujar Rinto kepada Kontan.co.id, Rabu (11/6).
IWPI menekankan bahwa pembentukan BPN merupakan bagian dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikampanyekan Prabowo.
Karena itu, realisasi lembaga ini bukan sekadar keputusan teknis, tetapi juga menjadi bukti bahwa presiden tidak tunduk pada dominasi satu kementerian, khususnya Kementerian Keuangan, dalam pengelolaan penerimaan negara.
Lebih lanjut, IWPI menyoroti krisis kredibilitas yang tengah melanda sistem perpajakan nasional.
Salah satu indikatornya adalah gangguan sistem Coretax yang menghambat pelayanan dan pencatatan pajak secara digital.
Baca Juga: ISNU Dorong Pembentukan BPN di Tengah Krisis Penerimaan Negara
Rinto menyebut lemahnya kinerja penerimaan pajak mencerminkan kegagalan sistemik dalam administrasi perpajakan, yang mencakup aspek teknologi, integritas aparat, hingga regulasi yang terlalu kompleks.
“Ini bukan cuma soal aplikasi rusak, tapi sistem yang rusak. Kita tidak bisa terus menambal kebocoran dengan aturan tambal sulam. Struktur kelembagaan harus dibenahi,” tegasnya.
Meski mendukung penuh pembentukan BPN, IWPI mengingatkan bahwa kehadiran lembaga baru tidak otomatis menjamin peningkatan penerimaan negara.
Menurut IWPI, keberhasilan BPN ditentukan oleh beberapa syarat krusial:
- Penyederhanaan regulasi perpajakan yang selama ini dinilai terlalu teknis dan membingungkan.
- Pembersihan aparat pajak dari oknum-oknum yang mencoreng nama institusi.
- Revisi regulasi perpajakan, karena istilah "Badan Penerimaan Negara" belum dikenal dalam kerangka hukum fiskal yang berlaku saat ini.
Baca Juga: Sudah Disiapkan Sejak Kampanye, Ini Struktur Badan Penerimaan Negara (BPN)
“Kami di IWPI mendukung penuh pembentukan Badan Penerimaan Negara. Tapi jangan hanya ganti baju institusi, ubah juga wajah, nurani, dan integritas sistem perpajakan kita,” ujar Rinto.
IWPI menegaskan bahwa pembentukan BPN harus menjadi momentum besar untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap sistem pajak, serta memastikan bahwa penerimaan negara dikelola berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Selanjutnya: Apa Saja Gejala Mpox atau Cacar Monyet? Intip Selengkapnya di Sini
Menarik Dibaca: Apa Saja Gejala Mpox atau Cacar Monyet? Intip Selengkapnya di Sini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
