Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah tantangan fiskal nasional dan menurunnya kepercayaan publik terhadap tata kelola penerimaan negara, Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Utama (PP ISNU) menggelar diskusi bertajuk ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs, Rabu (11/6).
Forum ini mengangkat tema urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di tengah krisis dan defisit penerimaan nasional.
Forum ini menjadi ajang pertukaran gagasan lintas disiplin dan lintas iman, mempertemukan para cendekiawan, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk merumuskan solusi atas persoalan mendesak dalam tata kelola fiskal Indonesia.
Ketua PBNU, KH Aizuddin Abdurrahman (Gus Aiz) menekankan bahwa forum-forum seperti ini penting untuk memberikan masukan substantif bagi negara.
Untuk urusan pajak, Gus Aiz berpendapat, pintar saja tidak cukup. Setidaknya ada tiga hal yang diperlukan dalam pengelolaan pajak yakni, pintar, berani, dan benar.
Baca Juga: Beda Pandangan, Ini Catatan Muhammadiyah dan NU terkait Usulan Revisi UU Minerba
Artinya prinsip menjalankan regulasi perpajakan membutuhkan kepintaran sekaligus keberanian dan kebenaran.
"Pintar dan berani saja tidak cukup, harus benar. Jadi, apa yang diupayakan harus benar," tegas Gus Aiz di Jakarta, Rabu (11/6).
Hadir dalam forum tersebut Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun, pendiri Danny Darussalam Tax Center (DDT) Darussalam, dan Guru Besar Hukum Politik Perpajakan Nasional, Edi Slamet Irianto.
Ketiganya menyoroti pentingnya pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai solusi struktural terhadap defisit penerimaan dan krisis kepercayaan publik.
Gagasan ini dinilai krusial untuk memisahkan fungsi perumusan kebijakan fiskal dari fungsi eksekusi penerimaan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Baca Juga: NU dan Muhammadiyah Diminta Gandeng Mitra Profesional untuk Kelola Tambang Eks PKP2B
Forum ini juga diwarnai oleh partisipasi aktif Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI), yang menegaskan pentingnya inklusivitas dalam desain kebijakan publik.
Hadir mewakili KCBI, Ketua Harian DPP KCBI Eric Fernardo, dan Ketua Bidang Media & Komunikasi Erwin Hartono, yang menyampaikan komitmen KCBI dalam memperkuat dialog lintas iman dan memperjuangkan tata kelola ekonomi yang berkeadilan.
Diskusi berlangsung dinamis dan ditutup dengan seruan kolaboratif dari para tokoh lintas agama dan akademisi.
Mereka sepakat bahwa wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) tidak boleh berhenti pada ranah teknokratis semata, melainkan harus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan semangat gotong royong.
Baca Juga: PP Muslimat NU Bertemu Prabowo, Ini yang Dibahas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
