kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.295   -10,00   -0,06%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

Istana:Harus ada garis tegas antara BUMN & politik


Rabu, 29 Januari 2014 / 12:28 WIB
Istana:Harus ada garis tegas antara BUMN & politik
ILUSTRASI. Ini 2 Cara Naik KRL Tanpa Kartu lewat LinkAja dan GoTransit. KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Amailia Putri Hasniawati | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Semua mengamini jika ongkos politik itu mahal. Penggalangan dana pun pasti dilakukan. Nah, perusahaan-perusahaan pelat merah dinilai sering menjadi keran dana bagi sejumlah partai politik.

Firmanszah, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi mengatakan, bahwa harus ada garis tegas antara BUMN dan politik.

"Kami tidak ingin BUMN jadi sapi perah (partai politik), (BUMN) harus dihindarkan menjadi alat negara dan alat politik," ujarnya, Rabu (29/1).

Menurut Firmanzah, saat ini, garis tegas itu sudah mulai ketara. Pasalnya, manajemen BUMN sudah transparan dalam melaporkan kinerja bisnisnya. Selain itu, media pun gencar memonitor setiap aktivitas korporasi-korporasi BUMN.

BUMN memang kerap dijadikan mesin pencetak duit oleh partai politik. Maklum, performa keuangan mereka terus meningkat. Hal ini tercermin dari kontribusi pajak dan dividen perusahaan-perusahaan BUMN yang meningkat hingga 300% sejak 1999 lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×