kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.060.000   18.000   0,88%
  • USD/IDR 16.445   2,00   0,01%
  • IDX 7.867   -18,52   -0,23%
  • KOMPAS100 1.102   -2,88   -0,26%
  • LQ45 800   1,11   0,14%
  • ISSI 269   -0,86   -0,32%
  • IDX30 415   0,50   0,12%
  • IDXHIDIV20 482   1,02   0,21%
  • IDX80 121   -0,09   -0,07%
  • IDXV30 132   -1,13   -0,85%
  • IDXQ30 134   0,17   0,13%

Istana:Harus ada garis tegas antara BUMN & politik


Rabu, 29 Januari 2014 / 12:28 WIB
Istana:Harus ada garis tegas antara BUMN & politik
ILUSTRASI. Ini 2 Cara Naik KRL Tanpa Kartu lewat LinkAja dan GoTransit. KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Amailia Putri Hasniawati | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Semua mengamini jika ongkos politik itu mahal. Penggalangan dana pun pasti dilakukan. Nah, perusahaan-perusahaan pelat merah dinilai sering menjadi keran dana bagi sejumlah partai politik.

Firmanszah, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi mengatakan, bahwa harus ada garis tegas antara BUMN dan politik.

"Kami tidak ingin BUMN jadi sapi perah (partai politik), (BUMN) harus dihindarkan menjadi alat negara dan alat politik," ujarnya, Rabu (29/1).

Menurut Firmanzah, saat ini, garis tegas itu sudah mulai ketara. Pasalnya, manajemen BUMN sudah transparan dalam melaporkan kinerja bisnisnya. Selain itu, media pun gencar memonitor setiap aktivitas korporasi-korporasi BUMN.

BUMN memang kerap dijadikan mesin pencetak duit oleh partai politik. Maklum, performa keuangan mereka terus meningkat. Hal ini tercermin dari kontribusi pajak dan dividen perusahaan-perusahaan BUMN yang meningkat hingga 300% sejak 1999 lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×