/2012/06/15/620496838.jpg "Istana:Harus ada garis tegas antara BUMN & politik")
Reporter: Amailia Putri Hasniawati | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Semua mengamini jika ongkos politik itu mahal. Penggalangan dana pun pasti dilakukan. Nah, perusahaan-perusahaan pelat merah dinilai sering menjadi keran dana bagi sejumlah partai politik.
Firmanszah, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi mengatakan, bahwa harus ada garis tegas antara BUMN dan politik.
"Kami tidak ingin BUMN jadi sapi perah (partai politik), (BUMN) harus dihindarkan menjadi alat negara dan alat politik," ujarnya, Rabu (29/1).
Menurut Firmanzah, saat ini, garis tegas itu sudah mulai ketara. Pasalnya, manajemen BUMN sudah transparan dalam melaporkan kinerja bisnisnya. Selain itu, media pun gencar memonitor setiap aktivitas korporasi-korporasi BUMN.
BUMN memang kerap dijadikan mesin pencetak duit oleh partai politik. Maklum, performa keuangan mereka terus meningkat. Hal ini tercermin dari kontribusi pajak dan dividen perusahaan-perusahaan BUMN yang meningkat hingga 300% sejak 1999 lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
