Reporter: Yudho Winarto |
JAKARTA. Pemberitaan dua surat kabar Australia, The Age dan Sydney Morning Herald soal bocoran informasi diplomatik sontak mengejutkan lingkungan Istana Kepresidenan. Istana pun meminta agar TB Silalahi memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyalahgunakan kekuasaannya.
"Sebaiknya Pak T.B. Silalahi mengklarifikasikan pada publik tentang posisinya mengenai berita itu," kata Daniel Sparringa, staf khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Jumat (11/3) .
Menurutnya, langkah ini guna meluruskan pemberitaan yang menurut Istana berisi kebohongan dan penuh sensasi. "Publik punya hak untuk mendapatkan berita, bukan kisah seribu satu malam," katanya.
Selain meminta, mantan penasihat presiden itu memberikan konfirmasi soal pemberitaan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri meminta klarifikasi kepada Kedutaan Amerika.
Seperti diketahui, kawat diplomatik itu mengatakan, SBY mengintervensi proses penuntutan dan persidangan untuk melindungi Taufiq Kiemas, suami dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selain itu, SBY juga dinilai telah menggunakan badan intelijen untuk memata-matai lawan politiknya.
Menurut bocoran itu, pada Desember 2004, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta melaporkan, Penasihat Presiden TB Silalahi telah menyarankan Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk memproses kasus Taufiq Kiemas karena telah mempunyai bukti yang cukup.
Namun, TB Silalahi mengatakan, SBY ikut campur dengan memerintahkan Hendarman untuk tidak menindaklanjuti kasus tersebut.
Selain itu, kawat diplomatik mengungkapkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menggunakan politik uang untuk bisa menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Assange akhirnya bebas bersyarat dari Swedia
