Reporter: Noverius Laoli | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Keluhan Anggota DPR soal sulitnya menghadirkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dalam rapat pembahasan persoalan tenaga kerja di Kemeneg BUMN di Komisi IX DPR, mendapat respon dari pihak Istana Kepresidenan.
"Pokoknya kami menunggu suratnya (DPR). Jika sudah kami terima, kami baca, itu pasti semua direspon oleh pak Presiden. Apalagi surat langsung dari DPR, itu kan lembaga negara," ujar Juru Bicara Presiden Julian Andrin Pasha, Rabu (3/4).
Sekadar informasi, sebelumnya, salah seorang pimpinan DPR dari Partai PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan akan mengirimkan surat kepada Presiden untuk membantu menghadirkan Dahlan di DPR.
Namun Julian mengatakan, ketidakhadiran Menteri BUMN mungkin disebabkan oleh alasan tertentu. Salah satunya, menurut Julian, Dahlan mungkin sibuk dan waktunya belum tepat sehingga perlu penyesuaian waktu antara Dahlan dan DPR. Julian yakin, sebagai Menteri BUMN pasti menyediakan waktu dan kesempatan untuk hadir di DPR.
Sejauh ini, ujar Julian, pihak Istana masih belum menerima surat atau laporan terkait ketidakhadiran mantan Dirut PLN tersebut saat diundang DPR. Meskipun demikian, Julian berjanji akan segera mengecek apakah surat atau pesan dari Senayan sudah tiba di Istana.
Julian juga menolak jika Dahlan disebut "buron" di DPR karena sudah empat kali mangkir dari panggilan. Menurutnya, Dahlan selaku menteri tidak bisa disebut buron. Apalagi selama ini, Bos Jawa Pos Group itu selalu rajin melaporkan kinerjanya kepada presiden dan tidak ada kendala sedikitpun.
Seperti diketahui, Dahlan sudah empat kali mangkir dari undang rapat terkait persoalan tenaga kerja di Kemeneg bumn yang dilayangkan Komisi Ix DPR RI. Bahkan yang terakhir pada 20 Maret lalu, ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning tetap tak berhasil menghadirkannya ke DPR, meskipun ia sudah berusaha menjemput "paksa" yang bersangkutan di rumahnya.
Selain di Komisi IX, mantan Dirut PLN itu juga pernah mangkir dari panggilan komisi VII yang membidani masalah BUMN dan Komisi IX yang membidani keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
