kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Irjen Kemhub kritik Ditjen Hubla soal banyaknya pelabuhan mangkrak


Selasa, 24 April 2018 / 13:37 WIB
Irjen Kemhub kritik Ditjen Hubla soal banyaknya pelabuhan mangkrak
ILUSTRASI. PEMBANGUNAN PELABUHAN


Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Dupla Kartini

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Inspektur Jendral Kementerian Perhubungan Wahju S. Utomo mengkritik kinerja Direktorat Jendral  Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) dalam membangun pelabuhan. Pada pembukaan rapat kerja tahunan Ditjen Perhubungan Laut, Wahju mengatakan, pihaknya menemukan beberapa pembangunan infrastruktur pelabuhan yang mangkrak.

"Ada dua hal yang saya temukan di lapangan, pertama pembangunan tidak selesai dan terbengkalai. Kedua, pembangunan sudah selesai tapi tidak dioperasikan hingga saat ini," ungkapnya, di Gedung Kementerian Perhubungan Selasa (24/4).

Wahju bercerita, atas hal itu dirinya bersama dengan auditor mencari tahu alasan pembangunan pelabuhan yang mangkrak. Ternyata, salah satu sebab adalah perencanaan yang tidak baik.

Seperti pembagian yang tidak jelas antara pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat. Kemudian,  status lahan yang masih belum jelas. "Jadi ada proyek pelabuhan yang dipalang oleh masyarakat setempat karena tanahnya sengketa, sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak bisa dilanjutkan," paparnya.

Belum lagi, ada ditemukan pelabuhan yang sudah selesai dan tidak beroperasi karena belum ada akses jalan. "Untuk jalan juga ditemukan berbagai alasan, seperti janji pemda katanya dulu ingin bangun jalannya tapi ternyata tidak ada," katanya. Padahal, akses jalan ke pelabuhan lebih kurang mencapai 52 km.

"Bersama Kementerian PUPR saya sudah konsultasikan, kalau kita ingin bangun akses jalan tapi di atas lahan gambut, setidaknya memerlukan biaya Rp 1,2 triliun per 10 km. Jadi bayangkan berapa uang negara yang harus dikeluarkan?" tegas Wahju.

Maka itu, Wahyu meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk berkoordinasi secara intens antara pemda dan pemerintah pusat. Sehingga, mengetahui betul tugas masing-masing. Selain itu, ia juga meminta untuk mengetatkan pengawasan di lapangan agar kualitas pembangunan tersebut bisa terus dipantau.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×