kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45923,49   -7,86   -0.84%
  • EMAS1.319.000 -0,08%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

IPB menggodok rekomendasi kebijakan pro-pertumbuhan tanpa meninggalkan petani


Senin, 17 Februari 2020 / 15:00 WIB
IPB menggodok rekomendasi kebijakan pro-pertumbuhan tanpa meninggalkan petani
ILUSTRASI. Petani memanen padinya di area persawahan Pattalassang, Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu (29/6/2019). Sejumlah petani di daerah itu terpaksa memanen padinya lebih awal akibat diserang hama tikus guna menghindari kerugian yang lebih besar. ANTARA FOTO/Arnas P


Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama dengan Tani Center LPPM IPB dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyelenggarakan acara diskusi terfokus di ruang diskusi Dekanat Fakultas Ekonomi Manajemen IPB Dramaga, Bogor, Senin (17/2).

Lewat diskusi ini diharapkan bisa lahir rumusan rekomendasi bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan internasional yang menguntungkan petani.

Prof. Nunung Nuryantono, Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen mengatakan, kegiatan diskusi ini digagas untuk melihat dampak dari perdagangan yang saat ini sedang gencar dilakukan pemerintah.

Baca Juga: Ini kendala petani dapatkan sertifikasi ISPO

Menurut dia, dalam ekspor komoditas pertanian, semua pihak terlibat bisa mendapatkan benefit, termasuk petani.

"Dengan digelarnya diskusi ini diharapkan kita bisa melihat seperti apa dan bagaimana manfaat perdagangan bisa dinikmati oleh semua pihak yang terlibat. Di diskusi ini juga kita berharap dapat mengungkap kesepakatan-kesepakatan perdagangan yang ada dan apakah menguntungkan semua pihak dalam arti yang positif,” ujarnya.

Menurut Nunung, petani harusnya sejahtera karena Indonesia berlimpah sumber daya. Apalagi dengan perdagangan yang terus dikembangkan selama ini. Oleh karenanya perlu untuk mendorong lahirnya kebijakan dan model perdagangan yang pro petani Indonesia.

“Dengan perlunya investasi yang terus digenjot, posisi petaninya seperti apa? Petani harus menjadi pelaku utama di dalam perdagangan. Kalau tidak ada petani, kan perdagangannya tidak ada, siapa yang mau nanam,” pungkas Nunung Nuryantono.

Seperti diketahui, Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin terus menggenjot investasi dan perdagangan internasional guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3%, dengan Gross National Income (GNI) sebesar US$ 4.320 per kapita.

Baca Juga: Petani sawit: Mayoritas penggunaan dana BPDPKS tak mendukung UU Perkebunan

Guna mencapai target itu, pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian perjanjian dagang dengan berbagai negara, baik multilateral maupun bilateral.

Hermanu Triwidodo, Kepala Tani Center LPPM IPB mengemukakan, upaya pemerintah itu harus juga dibarengi dengan model perdagangan yang mampu melindungi kedaulatan petani dan negara.

“Bersaing di kancah internasional mungkin tidak lagi bisa dihindari, tapi pertanyaannya model perdagangan seperti apa yang harus dilakukan untuk tetap melindungi kedaulatan petani dan negara," ujarnya.

Lewat diskusi ini, ia berharap ada rekomendasi yang tersusun dan tersampaikan kepada pemerintah, sehingga lahir kebijakan dan program yang pro pertumbuhan tanpa meninggalkan petani.

Acara diskusi ini turut dihadiri unsur pemerintah, legislatif, pengusaha, petani, akademisi, dan masyarakat sipil.

"Diskusi ini sengaja digelar sebagai bagian dari upaya IPB berkontribusi pada pembangunan pertanian dan pembelaan terhadap petani," cetusnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×