Reporter: Noverius Laoli | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Berbagai pihak mendorong agar pengelolaan lahan gambut di Indonesia didasarkan pada raodmap yang jelas antara batas pemanfaatan gambut untuk budidaya dan konservasi. Hendaknya pembatasan roadmap ini didasarkan pada data akurat di lapangan dan dilandaskan pada penelitian ilimiah sehingga persoalan gambut tidak hanya mengacu pada kepentingan politik semata.
Hal itu dikatakan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPG) Herry Suhardiyanto, Kamis (6/10). Ia bilang pemerintah harus melihat persoalan gambut secara komprehensif dan tidak secara parsial.
Artinya keputusan terkati pengelolaan gambut harus mencakup semua kepentingan, baik itu kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar dan korporasi. "Jangan sampai karena fragmentasi daerah administrasi lalu kepentingan nasional terabaikan," ujar Herry.
Herry mengatakan pemanfaatan gambat merupakan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saaat ini. Bahkan ada kota yang dibangun di atas lahan gambut.
Namun pemanfaatan gambut harus dijaga agar tidak menjadi sumber bencana seperti kebakaran. Untuk itu tata kelola air yang ketat dan disiplin pengelolaan harus dinomorsatukan sehingga terhindar dari berbagai kerusakan.
Herry mengatakan, gambut merupakan sumber daya alam yang luar biasa. Kalau tidak dikelola dengan baik, bisa oleh manusia atau karena faktor alam menjadi bencana.
Karena itu, perlu pengelolaan yang benar dengan sistim pengelolaan berkelanjutan. Jadi perlu ada syarat dalam pemanfatan gambut. Masalahnya, sering kita mengambil satu hal saja sebagai kebenaran, tetapi mengabaikan pendapat lain.
Direktur Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB Dodik Ridho Nurrochmat menambahkan, Indonesia perlu memperkuat kerja sama yang efektif antara kehutanan, lingkungan, dan ilmuwan. Menurutnya, Isu utama adalah berbasis ilmu pengetahuan.
"Jadi bagaimana kita berharap ke depannya kebijakan-kebijakan di sektor agro industri harus berbasis ilmu pengetahuan,” kata Dodiek.
Menurut Dodik, saat ini penetapan kebijakan hanya menonjol dari kepentingan politik. Ilmu pengetahuan, terlibat hanya pada saat proses pengambilan kebijakan. “Kedepan kita mengharapkan politik juga mendengarkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam berbagai kebijakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
