Insentif PPh 21 DTP 2027 Berpotensi Gerus Penerimaan Negara hingga Rp 11 Triliun

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Rencana pemerintah memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke seluruh sektor usaha pada 2027 berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap penerimaan negara hingga Rp 11 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan potensi penerimaan yang tidak dipungut melalui fasilitas tersebut berada pada kisaran Rp 4 triliun hingga Rp 11 triliun, dengan estimasi tengah sekitar Rp 7 triliun.

Menurutnya, besaran tersebut masih berupa perkiraan lantaran pemerintah belum mengumumkan kebutuhan anggaran maupun nilai PPh Pasal 21 yang akan ditanggung.

Yusuf menjelaskan, estimasi terendah mengacu pada rencana insentif 2026 yang dialokasikan sebesar Rp 1,28 triliun untuk 2,22 juta pekerja. Dengan demikian, rata-rata fasilitas yang diberikan mencapai sekitar Rp 577.000 per pekerja dalam setahun.

Apabila besaran tersebut diterapkan kepada sekitar 7,5 juta pekerja yang diperkirakan menjadi penerima manfaat pada 2027, kebutuhan anggarannya mencapai sekitar Rp 4,3 triliun.

Namun, nilai tersebut berpotensi lebih besar karena cakupan penerima diperluas ke seluruh sektor usaha, termasuk pekerja dengan rata-rata penghasilan lebih tinggi dibandingkan sektor padat karya.

"Dengan asumsi pajak rata-rata Rp 1,5 juta per pekerja per tahun, kebutuhan anggarannya dapat mendekati Rp 11 triliun," ujar Yusuf kepada KONTAN, Senin (9/11).

Yusuf menilai, kisaran potensi penerimaan yang tidak dipungut tersebut setara dengan sekitar 2% hingga 4,5% dari target penerimaan PPh Pasal 21 pada 2026 sebesar Rp 251,19 triliun.

Meski dampaknya terhadap APBN dinilai masih relatif terkelola, pemerintah perlu memperhitungkan kebijakan tersebut bersama rencana penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sebab, kedua kebijakan sama-sama menyasar basis pajak yang berkaitan dengan penghasilan pekerja.

Di sisi lain, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP berpotensi memberikan stimulus terhadap daya beli masyarakat, khususnya pekerja berpendapatan menengah dan menengah bawah.

Namun, dia mengingatkan pemerintah agar menghitung konsekuensi fiskal kebijakan tersebut secara cermat sehingga tidak mengurangi ruang fiskal negara.

Ronny menyebut, potensi anggaran yang dibutuhkan dapat disimulasikan berdasarkan rata-rata pajak yang ditanggung untuk setiap pekerja. Jika rata-ratanya Rp 500.000 per tahun, nilai fasilitas mencapai Rp 3,75 triliun.

Sementara itu, apabila rata-rata PPh Pasal 21 yang ditanggung mencapai Rp 1 juta per pekerja per tahun, kebutuhan anggaran menjadi Rp 7,5 triliun. Adapun jika rata-ratanya Rp 1,5 juta, nilainya mencapai Rp 11,25 triliun.

Dia menegaskan, angka tersebut merupakan simulasi sensitivitas dan bukan proyeksi resmi pemerintah. Besaran aktual akan bergantung pada distribusi penghasilan, status perkawinan, jumlah tanggungan, penghasilan kena pajak, serta desain akhir fasilitas.

"Fasilitas ini pada dasarnya merupakan bentuk belanja perpajakan atau dukungan fiskal kepada rumah tangga pekerja, bukan hanya penghapusan kewajiban pajak tanpa konsekuensi anggaran," katanya.

Daya Beli Tak Berdampak Signifikan

Dari sisi konsumsi, Yusuf memperkirakan tambahan penghasilan yang diterima pekerja berkisar Rp 50.000 hingga Rp 125.000 per bulan.

Sebagai ilustrasi, pekerja lajang dengan gaji Rp 7 juta per bulan berpotensi menghemat pajak sekitar Rp 100.000 per bulan. Nilai tersebut setara dengan kurang lebih 1,4% dari penghasilannya.

Tambahan tersebut dapat membantu menjaga daya beli pekerja, terutama di tengah kenaikan upah buruh yang hanya sebesar 2,7%, lebih rendah dibandingkan inflasi Oktober sebesar 3,23%.

Meski demikian, Yusuf menilai pengaruh kebijakan ini terhadap konsumsi nasional relatif terbatas. Pasalnya, penerima manfaat diperkirakan hanya mencakup sekitar 5% dari total 147,99 juta penduduk bekerja.

Selain itu, pekerja informal yang mencapai 57,93% dari total penduduk bekerja tidak tersentuh fasilitas tersebut. Pekerja dengan penghasilan di bawah batas PTKP juga tidak memperoleh tambahan manfaat karena sejak awal tidak memiliki kewajiban membayar PPh Pasal 21.

Bahkan, rata-rata upah buruh sebesar Rp 3,42 juta per bulan masih berada di bawah batas PTKP pekerja lajang sebesar Rp 4,5 juta per bulan.

Yusuf memperkirakan, apabila seluruh insentif dibelanjakan, kontribusinya hanya setara dengan sekitar 0,03% hingga 0,07% dari konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, Ronny menilai tambahan penghasilan bersih dari fasilitas tersebut memang dapat mendorong konsumsi rumah tangga, mulai dari kebutuhan pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari.

Namun, tidak seluruh nilai insentif otomatis berubah menjadi konsumsi. Sebagian pekerja berpotensi menggunakan tambahan penghasilan tersebut untuk menabung atau membayar cicilan dan utang.

Menurutnya, dampak kebijakan akan lebih terasa bagi rumah tangga penerima yang memiliki kecenderungan konsumsi tinggi, terutama pekerja dengan penghasilan relatif terbatas.

Ronny menambahkan, perluasan fasilitas ke seluruh sektor juga dapat menciptakan pemerataan perlakuan kebijakan.

Dengan demikian, pekerja yang memiliki tingkat penghasilan serupa berpeluang memperoleh fasilitas yang sama meskipun bekerja di sektor berbeda.

Kendati demikian, dia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan insentif pajak sebagai solusi utama untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Pemerintah tetap perlu memperkuat pertumbuhan upah riil, produktivitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

"Insentif pajak bisa menjadi bantalan sementara, tetapi fondasi daya beli tetap harus dibangun melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat," ujar Ronny.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News