Insentif PPh 21 DTP 2027 Berpotensi Gerus Penerimaan Negara hingga Rp 11 Triliun

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

Daya Beli Tak Berdampak Signifikan

Dari sisi konsumsi, Yusuf memperkirakan tambahan penghasilan yang diterima pekerja berkisar Rp 50.000 hingga Rp 125.000 per bulan.

Sebagai ilustrasi, pekerja lajang dengan gaji Rp 7 juta per bulan berpotensi menghemat pajak sekitar Rp 100.000 per bulan. Nilai tersebut setara dengan kurang lebih 1,4% dari penghasilannya.

Tambahan tersebut dapat membantu menjaga daya beli pekerja, terutama di tengah kenaikan upah buruh yang hanya sebesar 2,7%, lebih rendah dibandingkan inflasi Oktober sebesar 3,23%.

Meski demikian, Yusuf menilai pengaruh kebijakan ini terhadap konsumsi nasional relatif terbatas. Pasalnya, penerima manfaat diperkirakan hanya mencakup sekitar 5% dari total 147,99 juta penduduk bekerja.

Selain itu, pekerja informal yang mencapai 57,93% dari total penduduk bekerja tidak tersentuh fasilitas tersebut. Pekerja dengan penghasilan di bawah batas PTKP juga tidak memperoleh tambahan manfaat karena sejak awal tidak memiliki kewajiban membayar PPh Pasal 21.

Baca Juga: Menakar Data Lonjakan Wajib Pajak yang Terkena Tarif PPh 35%

Bahkan, rata-rata upah buruh sebesar Rp 3,42 juta per bulan masih berada di bawah batas PTKP pekerja lajang sebesar Rp 4,5 juta per bulan.

Yusuf memperkirakan, apabila seluruh insentif dibelanjakan, kontribusinya hanya setara dengan sekitar 0,03% hingga 0,07% dari konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, Ronny menilai tambahan penghasilan bersih dari fasilitas tersebut memang dapat mendorong konsumsi rumah tangga, mulai dari kebutuhan pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari.

Namun, tidak seluruh nilai insentif otomatis berubah menjadi konsumsi. Sebagian pekerja berpotensi menggunakan tambahan penghasilan tersebut untuk menabung atau membayar cicilan dan utang.

Menurutnya, dampak kebijakan akan lebih terasa bagi rumah tangga penerima yang memiliki kecenderungan konsumsi tinggi, terutama pekerja dengan penghasilan relatif terbatas.

Ronny menambahkan, perluasan fasilitas ke seluruh sektor juga dapat menciptakan pemerataan perlakuan kebijakan. 

Dengan demikian, pekerja yang memiliki tingkat penghasilan serupa berpeluang memperoleh fasilitas yang sama meskipun bekerja di sektor berbeda.

Kendati demikian, dia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan insentif pajak sebagai solusi utama untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Baca Juga: Kelas Menengah Makin Tertekan, Ekonom Usul PTKP Naik dan PPh 21 DTP Diperluas

Pemerintah tetap perlu memperkuat pertumbuhan upah riil, produktivitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

"Insentif pajak bisa menjadi bantalan sementara, tetapi fondasi daya beli tetap harus dibangun melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat," ujar Ronny.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Video Terkait

Paket Baru Pemerintah: Bansos, Uang hingga Insentif Pajak untuk Masyarakat Pekerja

10 Insentif Pajak 2026 Yang Wajib Diketahui, Ada Yang Sudah Berlaku!