Insentif PPh 21 DTP 2027 Berpotensi Gerus Penerimaan Negara hingga Rp 11 Triliun

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Rencana pemerintah memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke seluruh sektor usaha pada 2027 berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap penerimaan negara hingga Rp 11 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan potensi penerimaan yang tidak dipungut melalui fasilitas tersebut berada pada kisaran Rp 4 triliun hingga Rp 11 triliun, dengan estimasi tengah sekitar Rp 7 triliun.

Menurutnya, besaran tersebut masih berupa perkiraan lantaran pemerintah belum mengumumkan kebutuhan anggaran maupun nilai PPh Pasal 21 yang akan ditanggung.

Yusuf menjelaskan, estimasi terendah mengacu pada rencana insentif 2026 yang dialokasikan sebesar Rp 1,28 triliun untuk 2,22 juta pekerja. Dengan demikian, rata-rata fasilitas yang diberikan mencapai sekitar Rp 577.000 per pekerja dalam setahun.

Baca Juga: PPh 21 dan PPN Jadi Beban Utama Kelas Menengah, Ini Alasannya

Apabila besaran tersebut diterapkan kepada sekitar 7,5 juta pekerja yang diperkirakan menjadi penerima manfaat pada 2027, kebutuhan anggarannya mencapai sekitar Rp 4,3 triliun.

Namun, nilai tersebut berpotensi lebih besar karena cakupan penerima diperluas ke seluruh sektor usaha, termasuk pekerja dengan rata-rata penghasilan lebih tinggi dibandingkan sektor padat karya.

"Dengan asumsi pajak rata-rata Rp 1,5 juta per pekerja per tahun, kebutuhan anggarannya dapat mendekati Rp 11 triliun," ujar Yusuf kepada KONTAN, Senin (9/11).

Yusuf menilai, kisaran potensi penerimaan yang tidak dipungut tersebut setara dengan sekitar 2% hingga 4,5% dari target penerimaan PPh Pasal 21 pada 2026 sebesar Rp 251,19 triliun.

Meski dampaknya terhadap APBN dinilai masih relatif terkelola, pemerintah perlu memperhitungkan kebijakan tersebut bersama rencana penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sebab, kedua kebijakan sama-sama menyasar basis pajak yang berkaitan dengan penghasilan pekerja.

Di sisi lain, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP berpotensi memberikan stimulus terhadap daya beli masyarakat, khususnya pekerja berpendapatan menengah dan menengah bawah.

Baca Juga: Insentif PPh 21 DTP Jadi Solusi Jangka Pendek, KSPI Dorong Kenaikan PTKP

Namun, dia mengingatkan pemerintah agar menghitung konsekuensi fiskal kebijakan tersebut secara cermat sehingga tidak mengurangi ruang fiskal negara.

Ronny menyebut, potensi anggaran yang dibutuhkan dapat disimulasikan berdasarkan rata-rata pajak yang ditanggung untuk setiap pekerja. Jika rata-ratanya Rp 500.000 per tahun, nilai fasilitas mencapai Rp 3,75 triliun.

Sementara itu, apabila rata-rata PPh Pasal 21 yang ditanggung mencapai Rp 1 juta per pekerja per tahun, kebutuhan anggaran menjadi Rp 7,5 triliun. Adapun jika rata-ratanya Rp 1,5 juta, nilainya mencapai Rp 11,25 triliun.

Dia menegaskan, angka tersebut merupakan simulasi sensitivitas dan bukan proyeksi resmi pemerintah. Besaran aktual akan bergantung pada distribusi penghasilan, status perkawinan, jumlah tanggungan, penghasilan kena pajak, serta desain akhir fasilitas.

"Fasilitas ini pada dasarnya merupakan bentuk belanja perpajakan atau dukungan fiskal kepada rumah tangga pekerja, bukan hanya penghapusan kewajiban pajak tanpa konsekuensi anggaran," katanya.

Video Terkait

Paket Baru Pemerintah: Bansos, Uang hingga Insentif Pajak untuk Masyarakat Pekerja

10 Insentif Pajak 2026 Yang Wajib Diketahui, Ada Yang Sudah Berlaku!