Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini
KONTAN.CO.ID - Presidensi G20 Indonesia kembali menekankan pentingnya inklusi keuangan digital dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tujuannya mengurangi kesenjangan akibat ketidakpastian global sebagai dampak pandemi dan kondisi geopolitik.
Inklusi keuangan ini menjadi salah satu agenda penting dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 jalur keuangan. Upaya mencapai inklusi keuangan tersebut dapat dilakukan dengan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk ke dalam ekosistem digital.
Sebagaimana diketahui, UMKM di Indonesia sebelumnya dikenal cukup kuat karena dapat menahan gempuran krisis. Namun, pada pandemi selama dua tahun, UMKM menjadi salah satu korban. Pembatasan aktivitas dan penurunan daya beli konsumen mengakibatkan banyak UMKM gulung tikar.
Karena itu dengan dengan semangat Recover Together, Recover Stronger, UMKM sebagai sasaran pemulihan ekonomi sudah tepat. Salah satu jalan mengejar ketertinggalan dan mempercepat langkah adalah lewat inklusi keuangan digital.
Dalam webinar bertajuk G20 Digital Transformation: Resilient MSME's for Global Economic Recovery, akhir Juni lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, perlu ada pembahasan kemitraan global untuk inklusi keuangan dalam Presidensi G20, guna membahas dan menelaah lebih jauh mengenai potensi UMKM dan digitalisasi.
Sri Mulyani menekankan perlunya pengembangan sistem pembayaran serta peraturan yang kompatibel di seluruh negara. “Ini memungkinkan lembaga keuangan serta usaha kecil menengah untuk memiliki akses, terutama permodalan dan juga akses ke pasar," papar dia.
Belajar dari pandemi, Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat, 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik. Karena itu, pemanfaatan digital bagi pelaku UMKM perlu segera diterapkan. Ekonomi digital yang ditenagai oleh UMKM akan mendorong ekonomi nasional bergerak lebih cepat.
Namun di dalam negeri, pemanfaatan digital oleh UMKM masih rendah. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, per April, baru 19 juta UMKM onboarding digital dan total lebih dari 64 juta UMKM di Tanah Air.
Presidensi G20, kata Sri Mulyani, berupaya untuk melakukan penggabungan antara teknologi digital dengan sektor UMKM. Harapannya, pelaku usaha dapat memperluas pasar, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga ke level global. "Hal lain yang sangat penting adalah sistem pembayaran yang menurut saya sangat penting karena berbicara tentang teknologi digital, bagaimana platform ini dapat disediakan untuk mendukung usaha kecil menengah," kata Sri Mulyani.
Manfaat inklusi keuangan digital bagi UMKM
Inklusi keuangan digital membawa dampak positif bagi UMKM. Pertama, dalam hal transaksi keuangan dan pencatatannya. "Ini akan memudahkan melakukan pembayaran dan mencatatkan lalulintas keuangan sehingga bisa di monitor secara langsung lebih mudah ketimbang cash yang harus mencatat ulang," ucap Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Rabu (22/6).
Kedua, mempermudah akses pendanaan. Dengan digitalisasi, UMKM lebih mudah mencari akses pendanaan dari lembaga keuangan. Perbankan juga membutuhkan pencatatan transaksi UMKM yang sistematis sebagai salah satu syarat pendanaan.
Ketiga, akses penjualan yang lebih luas. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mencontohkan, pangsa pasar produk UMKM bisa lebih luas menyasar ke kalangan yang adaptif dengan teknologi seperti gen milenial dan gen Z.
Digitalisasi pun membuka peluang pasar lebih luas hingga ke pasar ekspor, meskipun nantinya akan lebih kompetitif. Namun yang terlebih penting adalah UMKM kita memenangkan persaingan di negeri sendiri karena digitalisasi, tak dipungkiri, memudahkan produk luar negeri masuk ke dalam negeri dan menekan UMKM lokal, seperti di sektor fashion, apparel, hingga kesehatan. Pemanfaatan e-commcere bisa membantu UMKM dalam negeri mendapatkan pangsa pasarnya.
Keempat, kemudahan transaksi dari sistem pembayaran digital. Saat ini, program Bank Indonesia dengan QRIS dan integrasi sistem pembayaran bisa memicu digitalisasi UMKM untuk sektor keuangan. Digital payment dapat menambah kepercayaan bagi umkm untuk bermain di pasar yang lebih besar karena lebih diakui ketimbang yang non digital.
Waspadai Penipuan
Pihak lembaga keuangan pun turut menyambut dorongan pemerintah untuk mewujudkan UMKM yang tangguh lewat inkusi keuangan digital. Digitalisasi membuka sumber pendanaan lebih luas bagi UMKM, bukan hanya dari perbankan.
Namun perlu diingat, dengan pesatnya akses melalui digitalisasi, terbuka juga celah berkedok sumber pendanaan yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab. Terlihat, banyaknya penipuan-penipuan perbankan melalui media digital seperti WA ataupun Medsos. Tawaran ini kerap menggiurkan terutama untuk UMKM yang belum tersentuh layanan keuangan.
"Kami perlu menegaskan pentingnya memilih dan memilah sumber pendanaan yang aman, terutama dari kejahatan cyber yang juga ikut makin meningkat," kata Direktur Bisnis UMKM BNI, Muhammad Iqbal.
Untuk mendorong UMKM memanfaatkan ekosistem digital, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) melalui program Xpora menawarkan berbagai solusi yang terintegrasi untuk kebutuhan ekspor baik usaha kecil maupun usaha besar.
Selaras dengan Indonesia yang dikenal sebagai negara yang kaya secara agraris, maritim, dan kebudayaan, UMKM yang bergerak pada produk kayu (kerajinan, furnitur, dan home decor), hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta industri pengolahan yang di dalamnya juga termasuk olahan makanan dan minuman menjadi kategori yang dominan dalam pembiayaan Bank BNI kepada UMKM ekspor.
Pada tahun 2021, pembiayaan BNI terhadap UMKM mencapai Rp 117 triliun atau 20,1% terhadap total pembiayaan, dengan kontribusi pembiayaan UMKM berorientasi ekspor terhadap total pembiayaan BNI mencapai 5,49%. "Pada tahun 2022 ini, kami memproyeksikan pembiayaan ekspor dapat tumbuh 7,68% sejalan dengan penanganan pandemi yang makin terkontrol," kata Muhammd Iqbal.
Tauhid menambahkan, agar inklusi keuangan digital UMKM berjalan di jalur yang benar, maka pemerintah dan swasta harus berkolaborasi mengedukasi UMKM. Pembinaan juga diperlukan di setiap lapisan, mulai dari ekosistem pendanaan, produk, hingga jaringan pembayaran.
Sedangkan inklusi keuangan digital yang sifatnya global untuk mendorong UMKM ekspor, perlu pengaturan lebih lanjut sehingga bisa diterima oleh masing-masing negara dan nanti BI yang harus mengatur digital currency.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
