kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.632.000   22.000   0,84%
  • USD/IDR 17.880   -62,00   -0,35%
  • IDX 6.340   108,24   1,74%
  • KOMPAS100 839   16,49   2,00%
  • LQ45 637   8,89   1,42%
  • ISSI 218   3,63   1,69%
  • IDX30 358   3,90   1,10%
  • IDXHIDIV20 444   3,51   0,80%
  • IDX80 96   1,59   1,69%
  • IDXV30 119   0,82   0,69%
  • IDXQ30 115   1,03   0,91%

Inilah peran Bea Cukai dalam penanggulangan corona (Covid-19)


Rabu, 22 April 2020 / 06:45 WIB
ILUSTRASI. Petugas Bea Cukai memeriksa cairan kimia


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rangka menahan dampak dari gempuran pandemi virus Corona (COVID-19), pemerintah memberikan banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun dunia usaha.

Kemudahan-kemudahan ini diberlakukan selama pandemi virus corona terjadi di Indonesia. Fasilitas yang diberikan pemerintah mulai dari perlindungan sosial, kesehatan, keringanan pajak, hingga fasilitas kepabeanan dan cukai.

Pemberian fasilitas tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Baca Juga: Bea Cukai gagalkan penyelundupan sabu yang disembunyikan dalam sandal

Berdasarkan kebijakan tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan memberikan sejumlah insentif bagi pelaku usaha. Pemberian insentif diharapkan bisa membantu keberlangsungan usaha selama pandemi virus corona terjadi di Tanah Air.

Fasilitas dan kemudahan ini juga mendorong ketersediaan alat pelindung diri, alat kesehatan, dan obat-obatan untuk masyarakat.

Berikut daftar relaksasi di sektor kepabeanan:

1.     Relaksasi impor barang untuk penanggulangan virus corona dilayani dua skema yaitu impor oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan layanan umum (BLU) sesuai dengan PMK Nomor 171 Tahun 2019. Kedua, impor oleh yayasan atau lembaga non profit sesuai PMK Nomor 70 Tahun 2012;

·      Relaksasi impor oleh perorangan atau perusahaan swasta untuk tujuan non-komersial dapat menggunakan salah satu dari dua skema di atas.

·      Fasilitas bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor seperti PPN, PPNBM, dan PPh impor.

·      Simplifikasi ketentuan tata niaga atau lartas satu atap di BNPB berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2020.

2.     Standar operasional prosedur bersama antara DJBC dengan BNPB tentang percepatan pelayanan impor barang untuk keperluan penanggulangan virus corona.




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×