kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Inilah kegundahan Perguruan Tinggi Swasta


Rabu, 02 Januari 2013 / 17:33 WIB
Inilah kegundahan Perguruan Tinggi Swasta
ILUSTRASI. Jangan Panik! Kenali 5 Penyebab BAB Berdarah


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Kebijakan pemerintah menjalankan kebijakan penegerian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mendapat reaksi keras dari kalangan PTS itu sendiri. Pasalnya, kebijakan ini justru pada akhirnya akan mematikan PTS lainnya.

"Aspek yang merupakan keprihatinan PTS berkaitan dengan penegerian PTS-PTS menjadi PTN. Ini terus terang merisaukan kami," kata Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta, Thomas Suyatno, di kantor Wakil Presiden, Rabu (2/1).

Suyatno bercerita, berdasarkan pengalaman yang terjadi, sejumlah PTS mengalami krisis penerimaan mahasiswa. Ini lantaran banyak calon mahasiswa yang memilih ke perguruan tinggi negeri (PTN). "Setiap PTS yang dinegerikan pada suatu provinsi, ada kecenderungan kuat mahasiswa tersedot ke PTN. Ini karena stigma PTN," katanya.

Suyatno memberikan contoh kasus yang terjadi di Universitas Tirtayasa di Provinsi Banten. "Pasti PTS di Banten tersedot mahasiswanya masuk ke Tirtayasa yang menjadi PTN," katanya.

Yang kini tengah menjadi polemik adalah perihal rencana penegerian kampus universitas Trisakti. Suyatno pun menyatakan rasa kekhawatirannya jika program ini benar terjadi di kampus swasta terbesar di Indonesia. "Jika Trisakati di negerikan, dampaknya sangat besar. Itu satu dari sisi mahasiswa," ujarnya.

Kecemasan ini pun disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Boediono. Suyatno meminta dalam kebijakan penegerian PTS ini, pihak yayasan pendidikan diturut sertakan dalam kebijakan itu.

"Yayasan harus diajak serta. Sebab, kalau tidak hal itu akan menjadi fenomena di mana banyak dibuat konflik sedemikian rupa lalu universitas swasta menjadi negeri. Wapres menaruh perhatian besar dan akan membicarakan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×