Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Syamsul Azhar
Perlu kehati-hatian
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya bilang program PEN bertujuan merespon dampak Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia.
Menkeu menegaskan pemerintah sangat berhati-hati dalam penyaluran. "Instrumen ini harus bisa mencegah moral hazard," tandasnya.
Ekonom Institute for Development on Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, sejak awal, program ekonomi penanganan Covid-19 tidak jelas. Menurutnya akar permasalahan dari Covid-19 seharusnya dapat diatasi dengan pelebaran anggaran social safety net.
"Prioritas utama seharusnya untuk perlindungan sosial dahulu, omong kosong ketika sibuk wacana program pemulihan ekonomi tapi belum menangani dampak Covid-19 secara mendasar. Sebab penyaluran di lapangan masih menuai polemik," katanya.
Dari sisi pembiayaan anggaran Program PEN, Enny mengimbau agar pemerintah cermat mencari peluang utang di tengah Covid-19. "Karena tidak mudah dapat utang dalam situasi begini, apalagi dari lembaga keuangan internasional" ujar Enny.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menilai, anggaran Program PEN tidak cukup mengkaver kebutuhan tahun ini. Sebab, porsi stimulus UMKM hanya 21,4% atau setara Rp 68,21 triliun dari total anggaran program.
Saat ini, sudah sekitar 24% jumlah UMKM yang mengajukan restrutuisasi pinjaman di bank dengan nilai sekitar Rp 1.400 triliun. Sementara untuk kebutuhan subsidi bunga kreditnya mereka saja nilainya mencapai Rp 150 triliun selama setahun.
Selain itu, pagu anggaran program PEN juga belum mengkaver dunia usaha yang berskala besar. Sebab anggaran insentif perpajakan juga sudah masuk dalam stimulus pemerintah sebelumnya. "Apalagi dunia usaha skala besar bersiap melakukan PHK sehingga pengangguran makin bertambah sehingga tingkat konsumsi mayarakat bakal menurun," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
