Reporter: Abdul Basith | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tarik ulur akibat perbedaan tujuan membuat kebijakan mengenai pangan berujung kisruh. Perbedaan tujuan tersebut berada di dua lembaga yang memiliki tujuan swasembada dengan lembaga yang harus menjaga harga.
Ketika tujuan kedua lembaga tersebut tidak sesuai akan membuat tata niaga menjadi kacau. "Pemerintah berusaha mengintervensi harga kemudian bercita-cita swasembada di situlah titik tata niaga jadi kacau," ujar Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Rabu (11/4).
Dwi bilang bila itu terjadi akan mempengaruhi sistem yang ada. Kekacauan itu akan membuat proses tata niaga menjadi terlambat.
Dwi mencontohkan komoditas bawang putih yang kisruh saat ini. Saat ini kondisi bawang putih kosong di pasar sehingga harga menjadi naik.
Sebelumnya, Dwi telah memperingatkan akan kondisi bawang putih yang mengkhawatirkan. Pasalnya impor bawang putih pada Januari 2018 hanya sekitar 3.000 ton.
"Impor 3.000 ton ini amat sangat berisiko karena kebutuhan sekitar 40.000an ton per bulan," terang Dwi.
Sementara Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan (Kemdag) baru keluar pada Februari 2018.
Pemberian SPI bawang putih juga membutuhkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian (Kemtan) sebelumnya.
Sulitnya menyatukan tujuan kedua lembaga itu diungkapkan Dwi perlu diatasi dengan membuat Badan Otoritas Pangan. Badan tersebut akan bertugas khusus mengurusi masalah pangan tanpa terkait kepentingan dalam kementerian.
Selain itu, Dwi juga menyarankan agar pemerintah memperbaiki data. Data tersebut menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan tata niaga pangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
