Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah akan memperbaiki pola perencanaan pembangunan di wilayah Papua. Langkah tersebut akan dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan Papua
Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas mengatakan, peningkatan kerjasama dan koordinasi tersebut akan mulai dilakukan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2018.
"Mulai tahun anggaran itu, proses dari awal Musrenbang sampai eksekusi akan dijaga koordinasinya," katanya di Komplek Istana Negara Selasa (8/11).
Selain perbaikan koordinasi tersebut agar program pembangunan tidak hanya fokus di daerah Papua yang mudah dijangkau, pemerintah juga akan membuat fokus program, supaya pelaksanaannya lebih terarah. Setidaknya, akan ada tiga fokus utama yang akan dijalankan di tanah Papua.
Fokus tersebut adalah; perbaikan layanan kesehatan, pendidikan dan juga pembangunan infrastruktur.
Perbaikan ketiga, akan dilaksanakan dengan membuat format, untuk mendisiplinkan para kementerian dan lembaga dalam menjalankan program pembangunan di Papua.
"Format lagi disusun, supaya apa yang direncanakan nanti benar- benar dilaksanakan dan tidak bergeser ke program lain," katanya tanpa mau merinci format pendisiplinan kementerian lembaga yang dimaksudnya tersebut.
Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pembangunan Papua Selasa (8/11) melihat ada ketidakberesan dalam pelaksanaan program pembangunan di Papua. Ketidakberesan tersebut salah satunya menyangkut aspek anggaran.
Jokowi mengatakan, berdasarkan perhitungannya, tahun ini, anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat ke Papua dan Papua Barat, baik melalui kementerian/ lembaga, maupun dana transfer daerah mencapai Rp 85,7 triliun.
Tapi, besaran anggaran tersebut, ternyata tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakat di Papua. "Anggaran itu jumlah yang besar, tapi, tidak sebanding dengan yang ingin dicapai pemerintah," katanya.
Selain ketidakberesan tersebut, Jokowi juga menilai, kementerian lembaga sampai saat ini masih malas untuk membangun wilayah pedalaman Papua dan Papua Barat. Hal ini, bisa dilihat dari pelaksanaan program pembangunan di pulau paling ujung timur Indonesia tersebut.
Presiden Joko Widodo mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, sampai saat ini sebagian besar program pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Tanah Papua masih menyasar wilayah yang gampang dijangkau. " Informasi yang saya dapatkan, 46% program kementerian lembaga, itu cenderung memilih lokasi yang mudah dijangkau," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
