Indonesia Masuk 7 Besar Ekonomi Dunia, Ekonom Ingatkan Kesejahteraan Belum Sejalan

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia berdasarkan purchasing power parity (PPP). 

Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa besarnya ukuran ekonomi nasional belum sepenuhnya mencerminkan tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Mengutip Visual Capitalist, berdasarkan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlookedisi Oktober 2026, produk domestik bruto (PDB) Indonesia berdasarkan PPP diperkirakan mencapai US$ 5,48 triliun.

Nilai tersebut menempatkan Indonesia di posisi ketujuh dunia, di atas Brasil yang diproyeksikan memiliki ekonomi sebesar US$ 5,27 triliun.

Baca Juga: Pemerintah Mulai Menggodok PMK Kenaikan Batas Penghasilan Bebas Pajak

Indonesia juga berada di atas Inggris dan Prancis, yang masing-masing memiliki PDB berdasarkan PPP sebesar US$ 4,78 triliun dan US$ 4,76 triliun.

Meski demikian, posisi Indonesia terlihat berbeda ketika menggunakan ukuran PDB nominal. Dengan metode tersebut, Indonesia diproyeksikan berada di peringkat ke-17 dunia dengan nilai ekonomi sebesar US$ 1,48 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai posisi Indonesia dalam tujuh besar ekonomi dunia berdasarkan PPP secara statistik memang sesuai. 

Namun, angka tersebut perlu dibaca secara proporsional karena PPP memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarnegara.

Menurutnya, negara dengan populasi besar dan harga barang serta jasa domestik yang relatif murah cenderung memiliki nilai ekonomi agregat yang besar ketika diukur menggunakan PPP.

"Dalam konteks Indonesia, peringkat ketujuh tersebut lebih banyak mencerminkan besarnya pasar domestik dan jumlah penduduk, belum sepenuhnya menunjukkan tingkat produktivitas atau kemakmuran masyarakat," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Jumat (23/10/2026).

Ia menjelaskan, gambaran kesejahteraan akan berbeda apabila ekonomi diukur berdasarkan PDB per kapita. Yusuf mengacu pada data yang mencatat PDB per kapita PPP Indonesia sekitar US$ 18.657, dengan peringkat ke-107 dari 192 negara.

Baca Juga: Kemenkeu Tegaskan Gaji PNS, TNI, Polri Langsung ke Rekening, Bukan Lewat Kopdes

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki skala ekonomi yang besar, tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat masih berada di kelompok menengah.

Yusuf menilai kesenjangan antara besarnya ekonomi nasional dan pendapatan per kapita turut mencerminkan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5% per tahun, tetapi dinilai belum cukup cepat untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi masih banyak ditopang konsumsi rumah tangga, sementara peningkatan produktivitas belum cukup kuat. Kontribusi manufaktur terhadap perekonomian juga cenderung menurun sebelum Indonesia mencapai tingkat pendapatan tinggi.

Di sisi ketenagakerjaan, pekerja informal masih mendominasi pasar kerja, sedangkan kelas menengah mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Yusuf, kondisi tersebut menunjukkan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi belum bekerja optimal dalam mengubah ekspansi ekonomi menjadi penciptaan pekerjaan formal, peningkatan upah, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Yusuf menilai pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan produktivitas melalui reindustrialisasi yang lebih serius.

Ia menekankan bahwa hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan seperti smelter, tetapi harus dilanjutkan ke produksi barang dengan nilai tambah dan kandungan teknologi yang lebih tinggi.

Selain itu, industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik perlu diperkuat karena memiliki kapasitas menyerap tenaga kerja formal dalam jumlah besar.

Yusuf juga menyoroti pentingnya perbaikan iklim investasi melalui kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, dan penurunan biaya logistik. 

Menurutnya, tingginya incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia menunjukkan bahwa investasi yang besar belum menghasilkan tambahan output secara optimal.

"Jadi, persoalannya bukan hanya berapa banyak investasi yang masuk, tetapi seberapa produktif investasi tersebut bagi perekonomian," kata Yusuf.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dinilai penting, terutama melalui pendidikan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri. Tanpa peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, kenaikan upah yang berkelanjutan akan sulit diwujudkan.

Di sisi lain, Yusuf menilai pemerintah perlu memperkuat daya beli dan kelas menengah melalui perluasan pekerjaan formal, peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta belanja fiskal yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.

Senada dengan Yusuf, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Muhammad Rizal Taufikurahman menilai,  posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar ketujuh dunia berdasarkan PPP memang mencerminkan besarnya skala ekonomi nasional. 

Namun, posisi tersebut belum merepresentasikan kesejahteraan masyarakat secara utuh.

Rizal menyebutkan, dengan PDB berbasis PPP sekitar 5,45 triliun dolar internasional, pendapatan per kapita nominal Indonesia masih berkisar US$ 5.360.

Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia masih lebih banyak ditopang oleh besarnya populasi dan pasar domestik, bukan oleh produktivitas dan pendapatan masyarakat yang tinggi.

Ia mengingatkan agar capaian peringkat global tidak menimbulkan euforia semu, mengingat daya beli, kualitas pekerjaan, dan ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan struktural.

"Peringkat global tidak boleh menjadi euforia semu ketika daya beli, kualitas pekerjaan, dan ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan struktural," katanya.

Rizal menilai tantangan utama Indonesia saat ini adalah mentransformasikan besarnya skala ekonomi menjadi peningkatan produktivitas dan pendapatan riil masyarakat.

Untuk itu, pemerintah perlu mempercepat industrialisasi bernilai tambah tinggi, memperkuat kualitas tenaga kerja, serta memperluas lapangan kerja formal dengan upah yang produktif.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan hilirisasi harus menghasilkan keterkaitan industri yang lebih kuat, mendorong transfer teknologi, dan memastikan manfaat ekonomi tersebar lebih merata.

"Tanpa transformasi struktural, Indonesia berisiko menjadi raksasa ekonomi secara agregat, tetapi tetap tertinggal dalam kesejahteraan per kapita," pungkas Rizal. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News