Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui kementerian yang dipimpinnya terus melakukan gebrakan. Setelah beberapa waktu lalu, gebrakan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berencana akan menghentikan penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) sampai dengan lima tahun ke depan, kali ini gebrakan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti, kementerian ini akan melakukan beberapa terobosan supaya potensi laut dan perikanan di dalam negeri bisa dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satunya, dengan mencegah praktik pemancingan ilegal alias illegal fisning.
Susi mengatakan bahwa upaya tersebut salah satunya akan dilakukan dengan memperbaiki alat pemantau yang bisa digunakan untuk mengawasi pencurian ikan di Indonesia. "Sekarang kita punya tapi tidak sempurna, makanya sambil jalan, kita perbaiki dan akan dipakai satelit iridium karena dia tidak punya blank spot, dia bergerak sehingga bisa memantau semua," kata Susi di kantornya Jumat (31/10).
Selain memperbaiki pengawasan, Susi mengatakan bahwa perbaikan juga akan dilakukan oleh kementeriannya terhadap belanja subsidi. Susi mengatakan bahwa belanja subsidi BBM sebanyak 2,1 juta kiloliter atau menelan anggaran negara sampai dengan Rp 11,5 triliun di sektor perikanan tidak memberikan manfaat kepada negara.
Sebab, dari subsidi yang diberikan ke sektor perikanan tersebut, negara tidak mendapatkan apa- apa dan justru malah rugi Rp 11 triliun. "Total kapal yang menikmati subsidi itu mencapai 5.329 tapi PNBP yang didapat hanya Rp 300 miliar ini tidak boleh terjadi," katanya.
Susi mengatakan bahwa dia ingin agar subsidi BBM tersebut juga bisa segera dihapus. "Kalau subsidinya Rp 5 triliun target saya itu dihapus, kalau Rp 11 triliun ya itu yang harus dihapus," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
