kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.476.000   8.000   0,54%
  • USD/IDR 15.855   57,00   0,36%
  • IDX 7.134   -26,98   -0,38%
  • KOMPAS100 1.094   -0,62   -0,06%
  • LQ45 868   -3,96   -0,45%
  • ISSI 217   0,66   0,31%
  • IDX30 444   -2,90   -0,65%
  • IDXHIDIV20 536   -4,36   -0,81%
  • IDX80 126   -0,06   -0,05%
  • IDXV30 134   -2,14   -1,58%
  • IDXQ30 148   -1,23   -0,83%

Ini Sederet Pesan Sri Mulyani Untuk Dewan Komisioner OJK Terpilih


Kamis, 14 April 2022 / 13:31 WIB
Ini Sederet Pesan Sri Mulyani Untuk Dewan Komisioner OJK Terpilih
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2022-2027 telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pekan ini dan akan dilantik pada 20 Juli 2022 mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota DK OJK menitipkan sejumlah pesan dan harapan kepada para pemimpin OJK yang telah terpilih.

Menurutnya, sektor Keuangan dan Industri Keuangan memiliki peran makin penting dalam mendukung kemajuan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Industri keuangan juga akan makin terintegrasi - sehingga pengawasan juga harus makin terintegrasi.

“OJK harus mampu mendukung dan mengantisipasi perkembangan industri keuangan -sebagai regulator- melalui regulasi yang forward look dan sekaligus OJK harus menjadi pengawas dengan memperkuat pengawasan sektor keuangan yang terintegrasi yang efektif dan kredibel,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/4).

Baca Juga: Bankir Optimistis Bisnis Kartu Kredit Tetap Meningkat Meski Relaksasi Dicabut

Untuk itu, Ia berharap OJK bisa menghilangkan silo-silo internal organisasi antar unsur Komisioner OJK dan harus menghindarkan silo dan fragmentasi kewenangan pengaturan dan pengawasan. Seperti pengawasan perbankan, pasar modal, dan IKNB.

Bendahara keuangan negara ini mengatakan, industri keuangan saling terkait dan semakin berkembang ke arah kolaborasi antara perbankan, pasar modal, dan IKNB serta edukasi dan perlindungan konsumen/investor.

Kemudian, Ia juga berpesan bahwa fungsi pengawasan OJK diperkuat agar mampu mendeteksi permasalahan industri keuangan dengan lebih dini disertai dengan law enforcement yang tegas, tepat, dan terukur. “OJK harus mampu mendeteksi permasalahan yang ada dalam sektor jasa keuangan sejak awal dan harus bertindak cepat, tegas, profesional,” jelasnya.

Selain itu, menurutnya OJK juga harus mampu memutuskan dan melakukan koreksi dini dan efektif serat kredibel terhadap persoalan industri keuangan yang berpotensi menciptakan praktek moral hazard yang mengancam kesehatan dan kepercayaan serta stabilitas industri keuangan dan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Serta, OJK harus lebih adaptif dan agile dalam merespon setiap dinamika lingkungan strategis, termasuk disrupsi dari perkembangan teknologi digital.

Baca Juga: Ini Langkah OJK Perkuat Sektor Keuangan untuk Hadapi Tantangan Global

Lalu, OJK harus menjaga agar pengaturan tidak tertinggal (regulatory lag) serta menyeimbangkan antara pengaturan yang efektif dengan memberikan ruang bagi pengembangan inovasi, serta OJK harus mampu memitigasi efek negatif yang timbul dari teknologi dan inovasi agar ekosistem keuangan terjaga aman dapat dipercaya dan produktif.

Lebih lanjut, Dia berpesan, agar DK OJK harus fokus memperbaiki kapasitas dan kompetensi staf OJK, mengurus organisasi OJK agar semakin efektif, efisien, profesional, berintegritas dan kompeten. Untuk itu reformasi kelembagaan, pengelolaan SDM dan pengelolaan anggaran OJK harus dibenahi dengan disiplin dan teliti.

Adapun, peran DK OJK juga harus bisa meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan regulator lainnya, khususnya dalam kerangka Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). Lancarnya koordinasi KSSK yang beranggotakan Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta kemajuan sektor keuangan Indonesia.

Penanganan lembaga keuangan yang bermasalah, misalnya bank yang mengalami persoalan likuiditas, membutuhkan koordinasi yang mulus antar keempat Lembaga KSSK dari level pimpinan hingga level teknis. Hubungan antar Lembaga KSSK harus dibangun berlandaskan prinsip respect, trust, dan transparan.

Adapun, Sri Mulyani melanjutkan, perlu komitmen kolektif seluruh Anggota Dewan Komisioner OJK untuk sungguh-sungguh mempraktekkan kepemimpinan kolektif kolegial. Praktek kepemimpinan kolektif kolegial yang benar dan efektif dapat menghasilkan kebijakan yang solid dan terintegrasi, cohesive dan coherent.

“Dewan Komisioner OJK harus break the silos, harus kompak, saling mengisi dan bekerjasama.  Team work sangat penting dan harus dilakukan diantara pimpinan Dewan Komisioner,” imbuhnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek)

[X]
×