Reporter: Bidara Pink | Editor: Handoyo
Pemerintah menemukan kendala khususnya di lapangan, seperti target error dan overlapping sehingga perlu adanya perbaikan dalam penyaluran di bulan depan.
Ketiga, stimulus fiskal sektoral dan pemda tercatat baru 4,01% dari target yang sebesar Rp 106,11 triliun. Lambatnya penyerapan disebabkan oleh masih adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus direvisi sehingga kini bergantung pada APBN. Namun, pemerintah mencatat kalau program padat karya yang telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga (K/L) sudah mulai dilaksanakan.
Keempat, penyerapan stimulus fiskal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sudah mencapai 22,74% dari total anggaran yang sebesar Rp 123,46 triliun. Sri Mulyani mengaku, kalau penyerapannya mulai kencang akibat penempatan dana pada Bank Himbara sebesar Rp 20 triliun.
Baca Juga: Inilah rincian gaji ke-13 PNS yang bisa didapat tahun ini
Selain itu, ini didorong oleh subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) di mana penyalur telah mulai menyampaikan tagihan kepada KPA serta subsidi bunga non KUR yang telah mencapai tahap akhir kesiapan SIKP.
Kelima, insentif usaha baru tercatat 10,14% dari total anggaran yang sebesar Rp 120,61 triliun. Tantangan dalam penyaluran insentif adalah jumlah penerima insentif yang masih belum optimal. Ini disebabkan oleh Wajib Pajak (WP) yang eligible untuk memanfaatkan insentif pajak tidak mengajukan permohonan sehingga diperlukannya sosialisasi yang lebih masif dan melibatkan stakeholders terkait.
Keenam, insentif pembiayaan korporasi yang dianggarkan sebesar Rp 53,57 triliun masih belum mencatat progres. Pasalnya, pemerintah masih menyelesaikan skema dukungan dan regulasi, serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
