Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pemerintah telah resmi meluncurkan Kartu Indonesia Sehat. Kartu ini diprioritaskan untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terutama yang belum memiliki kartu kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Secara kuantitas, peserta sasaran akan bertambah, khususnya dari PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial," ujar Humas BPJS Irfan Humaidi seusai peluncuran KIS di Jakarta, Senin (3/11).
PMKS antara lain adalah anak-anak panti asuhan, orang lanjut usia, orang cacat, mantan pecandu, atau mantan PSK.
Irfan menjelaskan, KIS berada di bawah program BPJS. BPJS telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan. Meskipun sudah ada KIS, kartu BPJS pun tetap bisa digunakan.
"Yang menyiapkan kartunya kita. Sistemnya sama saja dengan BPJS," lanjut Irfan. KIS juga tak hanya memperhatikan kualitas secara perorangan, tetapi satu keluarga.
Kartu Indonesia Sehat diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo mulai hari ini. Sebanyak 150 warga menerima pembagian KIS di Kantor Pos Pusat, Pasar Baru, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, warga telah didata oleh Kementerian Sosial. Sejak Sabtu (1/11) kemarin, para warga diberikan undangan untuk datang dan menerima pembagian KIS. Mereka cukup membawa identitas, kartu keluarga, dan KJS, atau KPS.
Tiga kartu lain yang diberikan dalam pembagian tersebut, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang akan menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS. Kemudian SIM card untuk Mandiri e-cash. Kartu Mandiri e-cash tersebut berisi dana bantuan sebesar Rp 1 juta. Kartu berikutnya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP).
KIS merupakan salah satu program yang dijanjikan oleh Jokowi saat masa kampanye. Tujuan dari keberadaan KIS adalah untuk membantu pengobatan warga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. (Dian Maharani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
