kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.487.000   17.000   0,69%
  • USD/IDR 16.740   35,00   0,21%
  • IDX 8.649   -28,58   -0,33%
  • KOMPAS100 1.189   -0,66   -0,06%
  • LQ45 856   3,27   0,38%
  • ISSI 308   -2,23   -0,72%
  • IDX30 440   2,47   0,56%
  • IDXHIDIV20 511   4,98   0,98%
  • IDX80 134   0,10   0,07%
  • IDXV30 138   0,05   0,04%
  • IDXQ30 140   1,15   0,83%

Ini kesempatan bagi Jokowi jadi Presiden Rakyat


Kamis, 29 Januari 2015 / 07:30 WIB
Ini kesempatan bagi Jokowi jadi Presiden Rakyat
ILUSTRASI. ANTARA FOTO


Sumber: TribunNews.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo sudah memberikan rekomendasinya. Salah satu rekomendasi penting dari tim yang diketuai Buya Syafii Maarif ini adalah menyarankan Jokowi tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Menurut Direktur Eksekutif MAARIF Institute Fajar Riza Ul Haq, rekomendasi tim sudah memenuhi aspirasi kelompok masyarakat dan para pegiat anti korupsi yang menuntut Jokowi membatalkan Budi Gunawan. Bila langkah itu yang juga ditempuh, kata dia, praktis Jokowi harus mengusulkan calon baru.

"Kuncinya sekarang adalah keputusan dan ketegasan presiden. Ini ujian krusial untuk komitmennya saat kampanye, hanya tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat," tegas Direktur Eksekutif MAARIF Institute ini kepada Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (28/1).

Kata dia pula, inilah kesempatan emas di 100 hari pemerintahan Jokowi untuk berdiri dan bersikap sebagai presiden rakyat meski harus berhadapan dengan kepentingan elit partai pendukung.

Dia menyerukan agar Jokowi jangan takut karena pasti rakyat akan berada di belakang presiden selama tunduk pada konstitusi dan suara rakyat.

"Andai Jokowi memperlakukan rekomendasi Tim Independen hanya sebagai nasehat biasa, ia akan semakin kehilangan kepercayaan publik. Akan dituduh mempermainkan aspirasi publik, sekadar basa-basi dengan membentuk tim ini," tuturnya.

"Adanya upaya penjegalan terhadap keberadaan tim maupun teror terhadap beberapa anggotanya harus disikapi Jokowi. Akan sangat percuma jika pada akhirnya Jokowi mengabaikan rekomendasi mereka meski itu hak prerogatif presiden," cetusnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×