Sumber: Antara | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Wakil Ketua Komisi XI Gus Irawan Pasaribu menilai paket kebijakan ekonomi yang segera dikeluarkan Presiden Joko Widodo akan efektif untuk mempercepat reformasi struktural perekonomian.
"Salah satunya dengan dampak penurunan defisit transaksi berjalan di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2015," kata Gus, Senin (16/3).
Hal itu, menurut dia, karena beberapa kebijakan dilandasi tujuan untuk mendorong industri berorientasi ekspor.
Gus menyoroti beberapa wacana kebijakan dalam paket ekonomi tersebut, seperti fleksibilitas skema insentif pelonggaran pajak (tax allowance) yang "dihadiahkan" untuk investor berorientasi ekspor, selain sejumlah syarat lainnya.
Selain stimulus bagi kinerja ekspor, kata Gus, skema insentif pajak dari pemerintah ini juga seharusnya dapat meningkatkan aliran investasi asing langsung untuk menumbuhkan sektor riil.
Di sisi lain, menurut dia, dengan penggelontoran insentif fiskal ini, pemerintah dapat mendorong upaya ekstra untuk menggenjot penerimaan pajak, yang ditargetkan naik 30 persen menjadi Rp1.290 triliun pada tahun 2015.
"Saya melihatnya, skema insentif ini akan mendorong dunia usaha secara luas. Dengan begitu, seharusnya pemerintah juga menyambutnya, salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mendorong naiknya penerimaan," ujar dia.
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini juga menyoroti kebijakan peningkatan penggunaan biofuel hingga 15 persen, yang diharapkan dapat mengurangi tekanan impor minyak untuk BBM, yang hingga kini masih terasa di neraca perdagangan sektor migas.
"Namun, untuk biofuel, perlu ada penjelasan juga apakah kebijakan pada era Presiden SBY, salah satunya kredit pemberdayaan energi nabati atau revitalisasi perkebunan, diteruskan atau tidak, bagusnya sih diteruskan," ujarnya.
Gus menyebutkan kebijakan tersebut membutuhkan upaya peningkatan produksi biofuel. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah memastikan kesiapan industri biofuel, yang banyak dihasilkan dari produksi minyak sawit mentah untuk mencukupi permintaan.
"Perlu ada juga perlindungan untuk pemilik lahan yang memproduksi CPO ini, terutama pemilik lahan dengan luas hektare yang kecil. Apa fasilitas buat mereka agar produksi dapat bertambah," ujarnya.
Gus meyakini peningkatan penggunaan biofuel tersebut akan menghemat devisa karena pengurangan impor, yang akhirnya akan berdampak positif pada neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.
Neraca perdagangan, selain neraca jasa, modal dan pendapatan, menjadi kontributor bagi neraca transaksi berjalan. Pada tahun 2013, defisit transaksi berjalan tercatat 29,1 miliar dolar AS atau 3,3 persen terhadap PDB.
Bank Indonesia memperkirakan defisit transkasi berjalan pada tahun 2015 di kisaran 3 persen terhadap PDB. Namun, defisit tersebut digunakan untuk pembiayaan produktif, berbeda dengan 2013 ketikda defisit digunakan untuk impor minyak olahan didorong kebutuhan subsidi BBM.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memastikan pemerintah akan menerbitkan empat aturan baru yang masuk dalam tahapan awal paket kebijakan reformasi struktural perekonomian.
Empat revisi aturan atau aturan baru yang segera diumumkan oleh Presiden, antara lain terkait insentif pajak, pembebasan visa, penggunaan biofuel, bea masuk antidumping, serta BUMN reasuransi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
