kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.781.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.565   165,00   0,99%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%

Ini hal-hal yang dibicarakan Ketua Umum Golkar saat bertemu dengan Presiden Jokowi


Jumat, 06 Maret 2020 / 20:28 WIB
Ini hal-hal yang dibicarakan Ketua Umum Golkar saat bertemu dengan Presiden Jokowi
ILUSTRASI. Ilustrasi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bertemu Presiden Joko Widodo


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto baru saja melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Jumat (6/3) sore.

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga mengatakan, topik yang dibahas dengan Presiden Jokowi meliputi cara penanganan corona hingga perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

"Yang dibahas antara lain update mengenai cara penanganan corona dan antisipasi pemerintah, dan kedua terkait progres RUU Cipta kerja yang tentunya sesudah reses akan dibahas," kata Airlangga, Jumat (6/3).

Baca Juga: Diminta Airlangga, ini masukan SBY untuk omnibus law cipta kerja

Terkait dengan Omnibus Law, Airlangga menyebut seluruh partai koalisi pemerintah maupun di luar koalisi pemerintah siap untuk melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja. Dia juga memastikan seluruh partai akan memberikan usul yang konstruktif.

Namun, Airlangga bilang, masih ada catatan yang diminta oleh Golkar, yakni adanya sosialisasi yang lebih insentif juga pembahasannya yang melibatkan kalangan profesional.

Seperti yang diketahui, pada Kamis (5/3) malam, Airlangga bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas, Jawa Barat. Dalam cuitannya di media sosial, Airlangga menyebut pertemuan tersebut untuk membahas Omnibus Law serta persiapan Pilkada di 2020.

Menurut Airlangga, nantinya usulan dan masukan dari Demokrat akan dimasukkan dalam daftar inventaris masalah (DIM), dimana DIM tersebut akan mengemuka saat pembahasan nantinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×