kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.774.000   -25.000   -0,89%
  • USD/IDR 17.847   -12,00   -0,07%
  • IDX 6.195   68,05   1,11%
  • KOMPAS100 824   16,97   2,10%
  • LQ45 619   8,11   1,33%
  • ISSI 215   -1,05   -0,49%
  • IDX30 350   2,03   0,58%
  • IDXHIDIV20 428   1,77   0,41%
  • IDX80 94   1,01   1,10%
  • IDXV30 118   -0,67   -0,56%
  • IDXQ30 112   0,74   0,66%

Ini Daftar Surat Tanah yang Tak Berlaku Mulai Februari 2026, Wajib Tahu!


Rabu, 24 Desember 2025 / 04:41 WIB
Ini Daftar Surat Tanah yang Tak Berlaku Mulai Februari 2026, Wajib Tahu!
ILUSTRASI. Jenis surat tanah yang tidak berlaku mulai 2026 perlu diketahui masyarakat agar tidak keliru memahami status kepemilikan lahan. ANTARA FOTO/IRWANSYAH PUTRA


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Tanah Tidak Otomatis Diambil Negara

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, menegaskan bahwa tanah yang masih berstatus girik atau surat adat tidak serta-merta diambil negara meski belum disertifikatkan hingga 2026.

“Informasi bahwa tanah girik yang tidak didaftarkan sampai 2026 akan diambil negara itu tidak benar,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com (7/11/2025).

Selama tanah tersebut masih dikuasai pemiliknya dan keberadaannya jelas, negara tidak akan mengambil alih. Ia berharap kebijakan ini menjadi dorongan bagi masyarakat untuk segera mendaftarkan tanah demi kepastian hukum.

“Negara hadir memberi kepastian hukum, bukan mengambil hak masyarakat,” tegasnya.

Tonton: DKI Distribusikan 1,4 Ton Cabai Berkualitas Asal Aceh, Dijual di Bawah Harga Pasaran

Kesimpulan

Mulai Februari 2026, berbagai surat tanah adat seperti girik, letter C, dan verponding tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan apabila belum didaftarkan. Meski tanah tidak otomatis diambil negara, pemilik lahan berisiko menghadapi ketidakpastian hukum dan sengketa di kemudian hari. Karena itu, pemerintah mendorong masyarakat segera mengonversi dokumen tanah adat menjadi Sertifikat Hak Milik melalui mekanisme pendaftaran resmi, termasuk program PTSL, guna memastikan perlindungan hukum atas aset tanah yang dimiliki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Tag


TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×