Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
Apalagi, diperkirakan belanja kementerian/lembaga hanya dapat mendanai 20% - 25% untuk seluruh pembangunan.
"Saya perhatikan masyarakat saat ini semakin antusias ingin ikut dalam melaksanakan agenda pembangunan. Banyak masyarakat yang tertarik mengurangi stunting dan memperbaiki pendidikan masyarakat. Tolong aspirasi mereka ini ditampung. Lebih baik inisiatif dari masyarakat itu diakomodir dan dikerjasamakan dengan upaya pemerintah," jelas Bambang.
Baca Juga: Kawasan industri Teluk Bintuni ditargetkan serap investasi US$ 800 juta
Dia menambahkan, dengan melakukan pembangunan melalui skema KPBU, pemerintah memang hanya menjadi rekan/partner. Akan tetapi, menurutnya skema ini menjadi solusi terbaik untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Strategi selanjutnya adalah memperkuat delivery mechanism, atau menyusun rencana program pembangunan hingga tingkat proyek dan major project sebagai alat kendali.
Baca Juga: SMI diubah menjadi LPPI, pemerintah berharap bisa atasi gap pembiayaan infrastruktur Sementara, pada 2020-2024, terdapat berbagai major project yang dijalankan. Beberapa di antaranya antara lain percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting, penyelesaian kawasan pariwisata yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan bajo, Bromo, dan Wakatobi.
Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, selanjutnya pembangunan tol Sumatra dan trans Paapua, juga pengembangan wilayah metropolitan.
"Pengembangan wilayah metropolitan ini tak hanya di Jawa seperti Jakarta, Bandung,Semarang, dan Surabaya tetapi juga di luar Jawa; Palembang, Banjarmasin, Makassar dan Denpasar," kata Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
