Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - BALI. Indonesia menjadi tuan rumah dalam Presidensi G20 pada 2022 mendatang. Nah, rangkaian presidensi pun sudah dimulai pada minggu lalu.
Pada Kamis (9/12) dan Jumat (9/12) lalu, ada agenda forum G20 jalur Keuangan atau Finance Track yang dimulai dengan pertemuan tingkat deputi Kementerian Keuangan serta bank sentral alias Finance and Central Bank Deputies (FCBD) meeting dan akan dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo menjelaskan, setidaknya ada 6 topik yang dibahas dalam FCBD tersebut dan ini dibahas dalam 6 sesi.
Dalam sesi pertama, para delegasi membahas terkait prospek ekonomi global dan risiko yang dihadapi, normalisasi kebijakan terkait.
Baca Juga: BI beberkan pembahasan mengenai topik ini sempat alot di forum G20
Dalam sesi 1, topik yang dibahas antara lain prospek ekonomi global dan risiko yang dihadapi, normalisasi kebijakan terkait pandemi, serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19.
Untuk kondisi ekonomi global, para delegasi melihat adanya kecepatan pemulihan yang lebih lambat. Beberapa risiko yang membayang antara lain risiko mengenai kesehatan, risiko inflasi yang tinggi, masalah ketersediaan bahan baku di level produksi, serta isu perubahan iklim.
Di tengah pemulihan ekonomi yang masih belum merata, kemudian timbullah isu normalisasi yang harus dilakukan lebih awal dari rencana semula. Ini tentu saja akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara.
“Normalisasi harus dilakukan secara smooth, gradual. Terlalu cepat normalisasi bisa berbahaya pada proses pemulihan yang sedang berlangsung, terlalu lama normalisasi juga mengganggu stabilitas sistem keuangan di jangka menengah panjang. Jadi penting untuk dirancang,” tutur Dody, Jumat (10/12).
Baca Juga: Menko Airlangga: Tahun 2022 jadi periode keberlanjutan pemulihan ekonomi
Negara-negara G20 pun harus memiliki kebijakan yang sifatnya struktural, karena tanpa kebijakan tersebut, luka akibat pandemi Covid-19 bisa membekas di jangka menengah panjang dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Pada sesi kedua, pembahasan terkait jaring pengaman keuangan internasional, isu-isu utang negara miskin, mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency (CBDC).
Sesi ketiga membahas terkait cara memperkuat stabilitas sektor keuangan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pembahasan pada agenda regulasi sektor keuangan mencakup normalisasi kebijakan terkait pandemi di sektor keuangan agar dapat mendukung pemulihan dan tetap menjaga stabilitas sektor keuangan.
Selain itu, dibahas upaya untuk mengatasi dampak jangka panjang dari pandemi di sektor keuangan dengan melanjutkan reformasi sektor keuangan guna memperkuat ketahanan sektor keuangan dan mendorong intermediasi.
Baca Juga: Gubernur BI beberkan rencana insentif makroprudensial di sektor ekonomi hijau
Agenda lain yang juga diangkat meliputi upaya memperkuat ketahanan lembaga keuangan nonbank (NBFI), terutama yang terkait dengan upaya memitigasi risiko, identifikasi risiko keuangan digital, serta upaya mendorong peran sektor keuangan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan serta upaya memperluas inklusi keuangan.
Sesi keempat membahas tentang keuangan berkelanjutan yang berkaitan dengan agenda-agenda terkait lingkungan dimana para Deputi menyampaikan dukungan untuk transisi menuju ekonomi hijau yang lebih adil dan terjangkau.
Sesi kelima, pembicaraan terkait isu infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan. Para Deputi juga membahas mengenai pentingnya inklusivitas infrastruktur pada pemerintah daerah.
Sesi keenam, dibahas mengenai perpajakan internasional dimana para Deputi sepakat untuk dapat segera mengimplementasikan Pilar 1 dan Pilar 2 untuk menciptakan arsitektur perpajakan yang lebih adil dan stabil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
