Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beberapa waktu lalu, pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021 kepada DPR RI. KEM PPKF ini, disampaikan sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2021 mendatang.
Berdasarkan paparan di dalam dokumen KEM-PPKF yang diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), secara umum kebijakan belanja kementerian/lembaga (K/L) diarahkan untuk melanjutkan upaya pemulihan sosial-ekonomi dan mendorong reformasi belanja dalam rangka penyehatan fiskal.
Baca Juga: Ini kriteria wajib pajak badan yang akan dibidik Ditjen Pajak tahun 2021
Sekaligus juga sebagai penguatan dan efektivitas belanja dalam menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah menetapkan empat arah kebijakan belanja K/L di tahun depan.
Pertama, pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode tahun 2020-2024. Khususnya, pada major project dengan mempertimbangkan dampak virus Corona terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan.
Kedua, penekanan pembangunan dalam rangka pemulihan kondisi pasca pandemi Corona, dengan memperhatikan sektor terdampak seperti pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian.
"Penekanan pembangunan ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan sektor unggulan, serta dukungan infrastruktur dalam bentuk pembangunan jalan akses, bandara, dan pelabuhan," sebagaimana dikutip dalam dokumen KEM-PPKF 2021, Kamis (14/5).
Baca Juga: Berkah Ramadan, besok Taspen cairkan THR pensiunan PNS dan TNI/Polri, ini besarannya
Ketiga, adanya reformasi bidang kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan, dukungan dunia usaha, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendukung akselerasi pemulihan.
Keempat, adanya reformasi penganggaran melalui fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil, efisiensi belanja nonprioritas pusat, serta countercyclical secara otomatis melalui jaring pengaman sosial.
Sejalan dengan fokus belanja tersebut, kebijakan belanja K/L juga akan difokuskan untuk melanjutkan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan kepada masyarakat dengan tetap memperkuat efisiensi.
Dengan mempertimbangkan berbagai ketidakpastian yang masih akan terjadi, serta dampak wabah Corona yang masih terus berlangsung di tahun depan, maka pagu indikatif belanja K/L tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan outlook tahun 2020.
Baca Juga: Merespons temuan BPK, Asabri akan tingkatkan investasi di deposito
Khususnya, mengenai keberlanjutan penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat Corona, kinerja pelaksanaan tahun 2019, prioritas pembangunan nasional dalam RKP tahun 2021, serta kebijakan fiskal tahun 2021.
Pagu indikatif belanja K/L tahun 2021 diasumsikan sebesar Rp 894,9 triliun yang akan dialokasikan kepada 86 K/L.
"Besaran pagu indikatif tahun 2021 tersebut juga telah memperhitungkan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13, tetap melanjutkan penghematan pada belanja barang non operasional, kelanjutan proyek yang tertunda di tahun 2020, serta kelanjutan sebagian program perlindungan sosial pasca wabah Corona," papar Kemenkeu.
Baca Juga: Berikut inilah desain pemulihan ekonomi nasional 2020 yang disiapkan pemerintah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
