kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ini 3 Fokus Kementerian PUPR dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada 2023


Kamis, 17 Februari 2022 / 16:47 WIB
Ini 3 Fokus Kementerian PUPR dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada 2023
ILUSTRASI. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono secara resmi membuka Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Kementerian PUPR Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (17/2/2022). Rakorbangwil yang diselenggarakan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR ini merupakan bagian dari rangkaian forum-forum perencanaan di tingkat Kementerian PUPR maupun secara nasional terkait program-program pembangunan infrastruktur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pada tahun 2023 perencanaan program kerja di Kementerian PUPR akan difokuskan pada tiga hal, yakni untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, fokus pada optimalisasi, pemeliharaan, operasi, serta rehabilitasi, serta fokus pada program prioritas.

“Saya ingin menyampaikan kembali pesan Presiden RI Bapak Joko Widodo pada Hari Bakti PU ke-76, bahwa ke depan kita harus membangun lebih banyak lagi infrastruktur yang lebih berkualitas, yang smart dan ramah lingkungan, yang membuka akses dan meningkatkan keterhubungan antar wilayah, keterhubungan antar daerah, dan meningkatkan efisiensi serta meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan Indonesia Maju,” kata Basuki, Kamis (17/2).

Sebagai contoh, Basuki menyebutkan penanganan jalan rusak di kawasan Liang Melas Datas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang tengah dilakukan Kementerian PUPR menjawab aspirasi petani jeruk di Kabupaten Karo. “Inilah yang dimaksudkan menghubungkan jalan nasional ke jalan produksi. Hal-hal seperti inilah yang harus diprioitaskan salah satunya selain menghubungkan ke kawasan industri. Sehingga apa yang kita lakukan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar dia.

Baca Juga: Puradelta Lestari (DMAS) Targetkan Marketing Sales Capai Rp 1,8 Triliun di Tahun 2022

Basuki mengatakan, upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas harus dimulai dari pemenuhan kriteria kesiapan kegiatan (readiness criteria) dan perencanaan yang berkualitas.   “Jadi tidak asal mengusulkan program. Pengawasan juga harus lebih ketat untuk menjamin kualitas,” ucap dia.

Basuki menambahkan, untuk fokus pembangunan kedua yang akan dilakukan Kementerian PUPR adalah memberikan perhatian lebih besar pada kegiatan-kegiatan prioritas untuk infrastruktur yang sudah terbangun, meliputi Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi.  

Optimalisasi untuk menuntaskan dan memberikan manfaat dari infrastruktur yang telah terbangun. rehabilitasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu atau infrastruktur terdampak bencana, agar fungsinya dikembalikan seperti semula, seperti rehabilitasi irigasi untuk kembali meningkatkan intensitas tanam.  

“Semua infrastruktur yang sudah dibangun harus segera dioperasikan, tidak hanya dioperasikan tetapi juga dipelihara seperti pasar-pasar yang sudah dibangun Kementerian PUPR,” ujar Basuki.

Fokus ketiga, Basuki menerangkan, Kementerian PUPR sesuai arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk  memprioritaskan dukungan terhadap 118 kawasan yang dikembangkan pada tahun 2023.

Baca Juga: Sebelum Investasi di KEK Mandalika, Investor Perhotelan Perlu Sejumlah Pertimbangan

“Jangan lupa kita juga diarahkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk membantu penanganan kemiskinan ekstrem, melalui pembangunan sarana prasarananya seperti rumah layak huni dan sanitasi,” ujar Basuki.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang hadir sebagai pembicara tamu dalam acara tersebut mengatakan, sejak triwulan IIII tahun 2020 realisasi investasi di luar Pulau Jawa selalu lebih besar dari realisasi investasi di Pulau Jawa, dengan jumlah investasi di luar Jawa sebesar 52% dan 48% di Pulau Jawa yang menyerap 1,2 juta tenaga kerja pada 2021.

“Hal ini tidak lepas dari pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa yang masif oleh Kementerian PUPR pada masa Pemerintahan awal Presiden Jokowi,” ucap Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×