Reporter: Martina Prianti |
JAKARTA. Pemerintah menjanjikan pemerataan pembangunan ekonomi hingga ke seluruh pelosok Tanah Air. Alasannya, pemerintahan dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II berkomitmen membangun infrastruktur di daerah tertinggal yang tingkat pertumbuhan ekonominya masih rendah.
Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Helmy Faishal Zaini menegaskan, masalah pokok yang dihadapi daerah tertinggal adalah terbatasnya infrastruktur. “Rencana Pemerintah Jangka Panjang Menengah (RPJPM) kedua adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, daerah tertinggal harus dibangun,” ucapnya usai mengikuti rapat koordinasi menteri ekonomi di Kantor Menko Perekonomian, Sabtu (24/10).
Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah bakal mempererat koordinasi antardepartemen. Dalam hal ini, antara Kementerian PPDT dengan Departemen Pekerjaan Umum yang menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur.
Helmy mengaku, bila upaya mengentaskan daerah tertinggal hanya dibebankan pada kementeriannya, upaya membangun daerah tertinggal hanya menjadi mimpi belaka.
Ia beralasan, anggaran di kementeriannya sangat terbatas. “Anggaran kementerian PDDT pada APBN 2010 hanya Rp 920 miliar. Belum lagi, kalau yang ditangani masalah infrastruktur dan kesehatan,” ungkapnya.
Sebab itu, Kementerian PPDT mengusulkan kepada Departemen Pekerjaan Umum agar 199 daerah tertinggal yang masih ada di Indonesia dimasukkan ke dalam wilayah kerja pembangunan infrastruktur daerah dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta atawa public private partnership (PPP). “Kami maunya semua daerah tertinggal dibangun infrastrukturnya. Tapi, nantinya akan ada tiga konsentrasi utama. Pertama, daerah perbatasan, kedua daerah yang rawan bencana, dan ketiga Indonesia bagian timur,” papar Helmy.
Agar target itu tercapai, pihaknya memandang perlu koordinasi kuat dengan lembaga lain dan pemetaan seluruh proyek infrastruktur yang bersinggungan dengan daerah tertinggal. Helmy mengaku, pemerintah memang membutuhkan waktu untuk memenuhi target itu. “Kami menargetkan bisa menghilangkan 50 daerah tertinggal dalam lima tahun,” ucap dia.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa tampaknya mendukung program kementerian di bawah koordinasinya. Ia menegaskan bakal menggalakkan pembangunan melalui pola kerjasama dengan swasta. Untuk itu, pemerintah akan menerbitkan revisi aturan mengenai PPP. Sayang, dia tidak memastikan kapan payung hukum itu dapat selesai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
