Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kantong masyarakat bakal sedikit lebih tebal di akhir tahun 2025 ini. Pemerintah mengumumkan bakal menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) tambahan senilai Rp 30 triliun untuk memperkuat daya beli masyarakat di kuartal IV 2025, periode yang dikenal sebagai puncak konsumsi rumah tangga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, bantuan akan diberikan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total penerima diperkirakan mencapai 140 juta jiwa.
“Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kementerian Sosial setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga melalui Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako,” ujar Airlangga, Jumat (17/10/2025).
Baca Juga: DAMRI Trans Banten Resmi Beroperasi, Gratis Sampai Akhir Tahun 2025
Setiap keluarga akan menerima Rp 300.000 per bulan untuk Oktober, November, dan Desember, yang disalurkan sekaligus sebesar Rp 900.000.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menambahkan, total penerima BLT mencakup 20 juta KPM penerima rutin serta tambahan 14–16 juta keluarga baru yang akan menerima bantuan akhir tahun ini.
Dengan tambahan ini, anggaran bantuan sosial meningkat menjadi sekitar Rp 100 triliun, dari sebelumnya Rp 71 triliun.
“Penyaluran dilakukan mulai pekan depan melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Penerima lewat Himbara akan langsung menerima dana ke rekeningnya, sedangkan penerima lewat PT Pos bisa mengambil langsung atau dikirim ke rumah,” jelas Gus Ipul.
Selain BLT, pemerintah juga meluncurkan program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi. Program ini bertujuan memberi pengalaman kerja dan membuka peluang kerja bagi para fresh graduate dengan anggaran mencapai Rp 1,4 triliun.
Baca Juga: Kinerja AALI Diproyeksikan Masih Tumbuh hingga Akhir Tahun 2025
Gelombang pertama diikuti 20.000 peserta yang mulai bekerja pada 20 Oktober, sementara gelombang kedua dibuka pada November untuk 80.000 peserta.
Setiap peserta akan menerima uang saku setara upah minimum kabupaten/kota, serta jaminan sosial berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Kematian (JKM) tanpa potongan.
Hingga kini, 1.666 perusahaan telah mendaftar dengan 26.181 posisi kerja yang ditawarkan, sementara pelamar mencapai 156.159 orang dari seluruh Indonesia.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, tambahan BLT ini menjadi sinyal bahwa pemerintah menyadari lemahnya daya beli masyarakat. Namun ia mengingatkan agar program ini tidak dijadikan alat politik.
“Pemerintah perlu menyinkronkan data penerima BLT dengan data tunggal, misalnya penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan penerima subsidi. Dengan 96 juta penerima PBI, penting memastikan seluruh kelompok miskin juga menerima BLT,” ujarnya.
Baca Juga: Harga Emas Akhir Tahun Bakal Melejit Lagi, Ini Strategi Investasi dari Ahli
Bhima juga menilai periode bantuan hingga Desember terlalu singkat, mengingat tekanan ekonomi masih terasa. “BLT sebaiknya diperpanjang hingga Maret 2026,” tegasnya.
Sementara terkait program magang, Bhima menilai kebijakan tersebut belum menjadi solusi jangka panjang. Ia menekankan perlunya mekanisme agar peserta magang bisa diterima menjadi karyawan tetap setelah program berakhir.
“Kalau tidak ada penyerapan tenaga kerja, risiko pengangguran pascamagang akan meningkat, seperti yang terjadi pada program Kartu Prakerja,” pungkasnya.
Selanjutnya: IHSG Merosot 4,14%, Cermati Saham-Saham Net Buy Terbesar Asing Selama Sepekan Ini
Menarik Dibaca: Oppo Find X9 Pro Mengusung RAM 12 GB & Baterai Raksasa 7550 mAh! Intip Ulasannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News