Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting - AFMGM) telah diselenggarakan secara virtual pada tanggal 2 Oktober 2020.
Secara umum, rangkaian keseluruhan pertemuan membahas penguatan kerjasama ekonomi dan keuangan, dengan penekanan diskusi pada agenda membangun ketahanan dan mendorong pemulihan ekonomi kawasan yang terdampak pandemi Covid-19
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, memimpin beberapa inisiatif kerjasama, khususnya dalam kapasitas Indonesia sebagai chair Kelompok Kerja Pengembangan Pasar Modal, dengan prioritas kerjasama utama meliputi pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan berkelanjutan.
Baca Juga: RUU Cipta Kerja akan disahkan, jadi pisau bermata dua bagi pasar saham
Indonesia mendorong pengembangan inisiatif kawasan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk diantaranya untuk mendukung transformasi ke era teknologi digital.
“Prioritas Indonesia dalam mendorong pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi selama pandemi, namun juga untuk mengantisipasi pergeseran modalitas proses belajar mengajar melalui platform digital”, ungkap Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam keterangan resminya, Senin (5/10).
Selain itu, ia juga mengapresiasi dan mendukung perkembangan yang telah dicapai oleh ASEAN Infrastructure Fund (AIF) dengan inisiatif Fasilitas Pembiayaan Hijau Katalitik ASEAN (ASEAN Catalytic Green Finance Facility/ACGF) yang merupakan terobosan penting untuk memfasilitasi keterlibatan swasta pada pembiayaan infrastruktur hijau di kawasan.
Fasilitas ACGF, yang diresmikan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di bulan April 2019, kini telah mendapatkan komitmen pendanaan dari mitra pembangunan sebesar US$ 1,5 miliar dan dalam waktu dekat akan memulai penyaluran pembiayaan bagi beberapa proyek strategis di beberapa negara, termasuk Indonesia.
Baca Juga: Mulai ada tren, asing hanya ingin biayai korporasi yang ramah lingkungan
AIF sendiri dibentuk oleh ASEAN sejak tahun 2011 bekerjasama dengan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank). Indonesia saat ini memegang peran sebagai Ketua Dewan Direktur AIF dan merupakan penerima manfaat terbesar dari AIF, dengan lebih dari 70% pembiayaan AIF disalurkan pada proyek infrastruktur di Indonesia.
Selain mendorong inisiatif pembangunan infrastruktur, Indonesia juga mendorong inisiatif pembiayaan yang berkelanjutan di ASEAN. Indonesia memandang inisiatif tersebut sebagai salah satu mesin pendorong pemulihan ekonomi di kawasan.
Potensi pengembangan pembiayaan berkelanjutan bagi negara ASEAN terbuka sangat lebar, terutama dilihat dari pertumbuhan pasar obligasi berkelanjutan dunia yang sangat pesat. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara terdepan dalam pengembangan pembiayaan berkelanjutan. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan obligasi syariah hijau pemerintah di tahun 2018, serta telah mampu menerbitkan obligasi hijau dan berkelanjutan baik oleh Pemerintah maupun korporasi dengan nilai total USD 3,4 miliar.
Untuk mengakselerasi pencapaian tujuan tersebut, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN menyepakati untuk mengesahkan dokumen Laporan Pengembangan Pembiayaan Berkelanjutan di ASEAN. Dokumen ini akan menjadi dokumen rujukan arah kerjasama penguatan kebijakan, pemastian sinergi dan koordinasi, peningkatan kesadaran dan kapasitas, serta pembangunan penawaran dan permintaan pembiayaan berkelanjutan di kawasan.
Untuk menekankan efektivitas kerjasama, Indonesia juga mendorong penguatan sinergi kerjasama pembiayaan pembangunan di kawasan, yang memperoleh dukungan negara lainnya dan dijadikan salah satu elemen kesepakatan dalam Pernyataan Bersama (Joint Statement) pertemuan. Dalam pernyataan tersebut, disepakati komitmen penyelarasan agenda pembiayaan berkelanjutan seluruh kelompok kerja di jalur Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN.
Baca Juga: Kenaikan cukai tembakau, pekerja IHT khawatir kehilangan pekerjaannya
Di samping aspek kerjasama di atas, Indonesia dan negara ASEAN lainnya juga menyepakati upaya penyelarasan koordinasi kebijakan ekonomi yang dapat mendorong pemulihan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tetap mempertahankan kualitas dan stabilitas fiskal dan moneter. Selain itu, disepakati pula penguatan kerjasama dalam mendorong transformasi digital yang diharapkan tidak hanya dapat memfasilitasi aktivitas ekonomi di tengah pandemi, tapi juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta inklusivitas pembangunan ekonomi ASEAN ke depannya.
Pertemuan AFMGM dipimpin oleh Vietnam selaku Ketua ASEAN tahun 2020, dan dihadiri oleh seluruh negara anggota. Pimpinan lembaga-lembaga multilateral, seperti ADB, IMF, Bank Dunia, AMRO, dan Sekretariat ASEAN, juga hadir untuk bersama-sama membahas agenda pembangunan dan perkembangan perekonomian kawasan.
Secara khusus, AFMGM juga berdiskusi dengan perwakilan beberapa asosiasi bisnis di kawasan, yaitu US-ASEAN Business Council, ASEAN-Business Advisory Council dan EU-ASEAN Business Council. Selain itu di tingkat deputi juga dilaksanakan pertemuan virtual para Deputi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN dengan Deputy US Treasury pada tanggal 1 Oktober 2020.
Selanjutnya: Tingkat permodalan bank di Indonesia masih tertinggi di kawasan ASEAN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
