Indonesia Dinilai Terdepan dalam Pengaturan Bunga Pinjaman Daring di ASEAN

Rabu, 27 Agustus 2025 / 20:08 WIB

ILUSTRASI. Pinjaman online. Indonesia terdepan di Asia Tenggara dalam mengatur pinjaman daring. Namun, pinjol ilegal masih marak. Simak fakta dan tantangannya di sini!

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia menempati posisi terdepan di Asia Tenggara dalam pengaturan pinjaman daring (pindar). Temuan ini diungkap Center for Economic and Law Studies (CELIOS) dalam riset berjudul “Dampak Regulasi Batas Maksimum Manfaat Ekonomi Pinjaman Daring”.

Dalam kajiannya, CELIOS membandingkan regulasi pindar di berbagai negara ASEAN.

Singapura tidak menetapkan batas bunga, Malaysia hanya menerapkannya pada pasar conventional lending, sementara Vietnam baru memperkenalkan regulasi melalui regulatory sandbox pada 2025 dengan ketentuan bunga sementara.

Sebaliknya, Indonesia sejak awal menerapkan regulasi ketat, mencakup tata kelola, standar SDM, hingga pelindungan pemberi dana melalui Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) dalam POJK Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang terus diperbarui.

CELIOS menekankan pentingnya konsistensi dalam penetapan bunga sebagai faktor stabilitas industri.

“Pengaturan bunga pindar harus memperhatikan dua sisi pasar, yakni lender dan borrower,” ujar Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital CELIOS, saat peluncuran riset di Jakarta, 11 Agustus 2025.

Hari Gamawan, Direktur Pengaturan dan Pengembangan PVML Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menambahkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 108 negara dunia yang menerapkan mekanisme pembatasan bunga pindar.

“Regulasi ini bertujuan memperkuat pelindungan konsumen sekaligus mendorong inklusi keuangan yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Meski regulasi sudah kuat, pinjaman online ilegal masih marak dengan 3.240 entitas pada 2024, sedangkan per Agustus 2025 hanya ada 96 platform pindar legal.

CELIOS mendorong penindakan pinjol ilegal melalui pelacakan, pemblokiran, pengawasan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), dan penyusunan peta jalan regulasi yang menyeimbangkan kepentingan industri dan pelindungan konsumen. Peningkatan literasi keuangan digital juga dinilai krusial.

Huda menegaskan literasi keuangan digital merupakan tanggung jawab bersama. “Kolaborasi dan kampanye literasi keuangan harus melibatkan OJK, Komdigi, sektor pendidikan, dan seluruh sektor terkait,” pungkasnya.