Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut bahwa biaya logistik Indonesia tertinggi ketimbang negara-negara di ASEAN yakni mencapai 14,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi menjelaskan, memang biaya logistik Indonesia lebih tinggi dibandingkan Thailand, Malaysia dan Singapura.
Secara mikro, kata dia, tingginya biaya logistik per PDB ini dipengaruhi oleh berbagai macam biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha yang meliputi biaya transportasi maupun pergudangan, serta administrasi manajemen logistik.
“Namun, secara makro, kami melihat tingginya biaya logistik nasional ini tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur logistik yang belum terintegrasi dan merata, serta rantai pasok yang belum efisien,” ujarnya kepada KONTAN, Kamis (31/7).
Baca Juga: Biaya Logistik RI Tertinggi di ASEAN, Kemenhub Dorong Integrasi Transportasi
Yukki memerinci, pergerakan logistik di Indonesia 90% berada di darat, 9% laut, dan kurang dari 1% udara. Dari sisi kuantitas, ketersediaan jalan di Indonesia tercatat sebesar 1,2 km jalan beraspal per lahan garapan, masih berada di bawah Thailand, India, China yang masing-masing jalan beraspal per lahan garapannya berada pada tingkat 2,4 km, 2,9 km, dan 3,8 km.
“Keterbatasan infrastruktur darat ini berkontribusi pada kemacetan, keterbatasan konektivitas inter-land, dan biaya logistik yang relatif lebih tinggi,” terangnya.
Di samping itu, lanjut Yukki, dari sisi infrastruktur pelabuhan, Indonesia perlu infrastruktur yang kuantitasnya lebih efisien, sebab saat ini hanya pelabuhan Tanjung Priok yang masuk top 100 Port Performance Index.
Dia bilang, kinerja pelabuhan ini juga terlihat dengan rata-rata median waktu di pelabuhan yang menjadi lebih lama dibandingkan rata-rata global.
Tak hanya itu, Yukki menuturkan, permasalahan pergudangan yang terkonektivitas dengan kawasan industri terletak jauh dari pelabuhan sehingga menyebabkan munculnya choke point.
Dari sisi cargo processing bandara, kata Yukki, keterbatasan infrastruktur dan kemampuan penanganan kargo udara menyebabkan rata-rata dwell time menjadi lebih lama dibandingkan negara lain.
“Di mana rata-rata dwell time aviation di Indonesia tercatat 2,6 hari dibandingkan Thailand, Singapura, dan Malaysia yang masing-masing 2,1 hari, 1,6 hari, dan 1,1 hari,” tandasnya.
Lebih lanjut, Yukki menambahkan, pemerintah perlu melakukan perbaikan akan hal ini di antaranya, pertama, meningkatkan ketersediaan infrastruktur logistik baik darat, laut, dan udara.
Kedua, meningkatkan tata kelola fiskal dan tata niaga logistik yang mudah, efisien, dan optimal. Ketiga, melakukan harmonisasi regulasi serta proses birokrasi yang mudah dan tidak berbelit. Keempat, mendorong revitalisasi armada angkutan untuk mendorong performa operasional logistik.
“Kelima, meningkatkan kapasitas para pelaku usaha logistik dan rantai pasok serta SDM yang berada pada sektor logistik, khususnya dalam proses digitalisasi dan manajemen sistem logistik darat, laut, dan udara,” pungkasnya.
Baca Juga: Aturan Zero ODOL Akan Diatur dalam Rancangan Perpres Logistik Nasional
Selanjutnya: Impack Pratama Industri (IMPC) Optimistis Target Kinerja 2025 Tercapai
Menarik Dibaca: Promo Indomaret Minyak Goreng Hemat hingga 6 Agustus 2025, Ada Ekstra Diskon Rp 5.000
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
